Gelar Rapat Darurat, Demokrat Bahas Kondisi Pilkada Kaltim?

JAKARTA, KOMPAS.com - DPP Partai Demokrat menggelar rapat tertutup terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 yang akan digelar di 171 daerah.

Rapat tersebut akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan bahwa rapat membahas persoalan pilkada di Tanah Air.

"Rapat memperbincangkan sesuatu yang kami anggap sangat penting, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keadilan dan demokrasi," ujar Hinca di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Hinca mengungkapkan, penyelenggaraan pilkada yang dibahas salah satunya adalah Kalimantan Timur.

"Pilkada kan banyak, ada di 171 Pilkada dan salah satunya tentu di Kalimantan Timur," ucap dia.

(Baca juga: Pilkada Kaltim, Gerindra, PKS, dan PAN Dukung Isran Noor-Hadi Mulyadi)

Lebih lanjut Hinca meminta awak media untuk menunggu hasil rapat yang digelar partainya.

"Nanti akan kita sampaikan secara utuh setelah rapat nanti ya. Tapi kira-kira kami menyebutnya emergency meeting itu tentang itu," ucap dia.

Sebelumnya, Pilkada Kaltim 2018 diwarnai isu kasus hukum yang melibatkan calon kandidat.

Dua bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur, yakni Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang dan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi akan diperiksa kepolisian.

Jaang akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus pemerasan dan pencucian uang dengan terdakwa Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB), Hery Susanto Gun alias Abun, dan Manajer Lapangan KSU PDIB, Noor Asriansyah alias Elly.

Sementara, Rizal akan diperiksa di Polda Kaltim terkait kasus dugaan korupsi Rumah Potong Unggas (RPU) di Kilometer 13, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara.

Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RPU ini ditangani Polres Balikpapan sejak awal 2016. Namun, belakangan kasus tersebut diserahkan ke Polda Kaltim.

Saat ini, rencana pemeriksaan kedua calon yang didukung Partai Demokrat, PPP dan PKB di Pilkada Kalimantan Timur itu untuk sementara ditunda.