Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/01/2018, 18:40 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Elek Yo Band, grup musik bentukan sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja, mendapatkan apresiasi dari Presiden Joko Widodo. Apresiasi disampaikan Jokowi saat membuka rapat kabinet paripurna pada Rabu (3/1/2018) hari ini.

Lalu, bagaimana cerita terciptanya Elek Yo Band ini?

"Itu dadakan saja karena Pak Pratikno (Mensesneg) mantu itu kan. Terus beliau, Pak Pratik minta, 'Ini kalau menteri-menteri bisa tampil, keren nih'. Ya sudah, akhirnya kami latihan lah," kata Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, gitaris sekaligus vokalis Elek Yo Band.

Hanif mengatakan, Elek Yo Band dua kali latihan sebelum tampil di resepsi pernikahan putri Pratikno di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Elek Yo Band juga sempat melakukan gladi resik satu kali sebelum tampil di atas panggung.

"Jadi totalnya tiga kali. Dua kali di Jakarta, satu kalinya di Yogya," kata Hanif.

(Baca juga: Buka Rapat Kabinet, Jokowi Bicara soal "Elek Yo Band")

Hanif bersama para menteri lain sampai menyewa studio untuk latihan. Latihan dilakukan setelah para menteri selesai melakukan rapat kabinet di Istana Bogor.

"Ingat enggak waktu rapat kabinet terakhir di Bogor itu? Nah itukan malam selesainya. Selesai rapat itu sudah sekitar pukul 07.00 malam. Nah habis selesai rapat, kami itu langsung ke studio. Nah sekitar pukul 09.00 malam kami latihan itu," kata Hanif.

Total, ada empat lagu yang dibawakan Elek Yo Band dalam acara pernikahan putri Pratikno, yaitu "Ku Tak Bisa" dan "Balikin" dari Slank, "Bento" dari Iwan Fals, serta "Rumah Kita" dari God Bless.

Khusus lagu Slank dan Iwan Fals, itu adalah permintaan langsung dari Presiden Jokowi.

"'Balikin', sama 'Bento'. Beliau minta itu," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

(Baca juga: Saat Tiga Menteri Jokowi dan Ganjar "Nge-Band", Nyanyi Lagu "Bento")

Selain Hanif, personil Elek Yo Band ini yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pada drum, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf pada keyboard, serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada gitar akustik dan vokal.

Ada pula Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki pada vokal.

"Sebenarnya, Bu Menlu mau menyanyi 'Terajana', lagu dangdut, tapi karena keburu dipanggil untuk foto, enggak jadi," kata Hanif.

Hanif mengatakan, pembentukan Elek Yo Band ini sebenarnya hanya keisengan dari para menteri. Namun di balik itu, juga bisa menjadi sarana menteri untuk berkumpul dan menjaga kekompakan.

Hanif mengaku sudah banyak yang menawari Elek Yo Band manggung.

"Banyak. Beberapa TV sudah minta, juga ada media mau ulang tahun mengundang kami. Saya enggak sebut dulu. Kawinan pasti. Tadi Pak Wapres juga bilang, 'Ini saya mau ngawinin kemenakan ini'," kata Hanif tertawa.

Saat ditanya apakah Elek Yo Band akan dijadikan pekerjaan sampingan, Hanif menjawab bahwa hal itu diserahkan kepada manajernya saja, dalam hal ini adalah Presiden.

Saat ditanya tarif sekali manggung, Hanif berkelakar Elek Yo Band akan memasang tarif mahal.

"Kami mahalin saja biar enggak sering-sering diundang. Kalau sering-sering diundang lama-lama enggak kerja," seloroh Hanif.

Kompas TV Menteri-menteri kabinet kerja ternyata punya darah seni yang tidak bisa dianggap main-main.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Nasional
Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Nasional
KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

Nasional
PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

Nasional
Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Nasional
Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Nasional
Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi 'Online'

Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi "Online"

Nasional
Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Nasional
Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya 'Reshuffle', Ada Pemberitahuan

Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya "Reshuffle", Ada Pemberitahuan

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Nasional
Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Nasional
Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.