Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dianggap Mubazir, Rehabilitasi Narkoba di Lapas Dihentikan

Kompas.com - 27/12/2017, 17:13 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) menghentikan rehabilitasi pengguna narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas.

Kepala BNN Budi Waseso mengatakan, berdasarkan evaluasi, program rehabilitasi narkoba di lapas tidak berjalan efektif. Sebab lapas, kata dia, justru menjadi tempat peredaran narkoba.

"Jadi kegiatannya mubazir. Uang negara dipakai untuk rehab di lapas tidak ada manfaatnya. Maka saya hentikan rehabilitasi di lapas," ujarnya di Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Meski begitu, tutur Budi, penghentian program rehabilitasi narkoba di lapas tidak permanen namun bersifat sementara.

Hanya saja ia tidak memastikan kapan waktu program itu kembali dilakukan.

(Baca juga: Budi Waseso: Lapas Harus Dijaga Buaya, Terbukti Kan Hari Ini?)

Menurut Budi, program rehabilitasi narkoba di lapas baru akan kembali dilakukan oleh BNN bila pembinaan dan pengawasan peredaran narkoba di lapas sudah berjalan baik.

Selama ini berdasarkan temuan BNN, lapas justru dijadikan tempat peredaran narkoba. Bahkan, jaringan peredaran narkoba di luar lapas juga diatur oleh narapidana yang ada di dalam lapas.

Pada pengguna narkoba yang sudah menjadi narapidana, kata Budi, bahkan lebih memilih tetap berada di lapas karena lebih mudah mendapatkan narkoba daripada di luar lapas.

"Ini fakta ya jangan dikira ngarang-ngarang," kata Budi.

Lantaran hal itu, BNN mengalihkan anggaran program rehabilitasi narkoba di lapas untuk program rehabilitasi di luar lapas sehingga program bisa berjalan dengan baik.

Kompas TV Polisi menyita 17 ribu gram sabu dan 17 ribu ekstasi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com