Awal Januari 2018, Golkar Bahas Ketua DPR Pengganti Setya Novanto

Kompas.com - 22/12/2017, 14:58 WIB
Ketua DPR Setya Novanto meninggalkan ruangan ketika skors Rapat Paripurna ke-9 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017). Rapat tersebut membahas tentang pengesahan RUU Ormas serta pengesahan RUU tentang protokol perubahan persetujuan marrakesh mengenai pembentukan organisasi perdagangan dunia. ANTARA FOTO / WAHYU PUTRO AKetua DPR Setya Novanto meninggalkan ruangan ketika skors Rapat Paripurna ke-9 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017). Rapat tersebut membahas tentang pengesahan RUU Ormas serta pengesahan RUU tentang protokol perubahan persetujuan marrakesh mengenai pembentukan organisasi perdagangan dunia.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akan membahas Ketua DPR RI pengganti Setya Novanto pada awal Januari 2018.

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, hal itu akan dibahas dalam rapat pleno partai sekaligus membahas kinerja partai terkait kerja politik dan sosial.

"Insya Allah minggu pertama Januari sekaligus menentukan calon ketua DPR pengganti Pak Setya Novanto," ujar Nurdin, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (22/12/2017).

Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (22/12/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (22/12/2017).
Menurut Nurdin, Golkar akan mengupayakan agar figur Ketua DPR yang dipilih mewakili slogan baru "Golkar Bersih" yang digaungkan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) beberapa hari lalu.

Baca juga: Menanti Figur Ketua DPR Antitesis Setya Novanto

Sejumlah kriteria juga akan digunakan untuk menunjuk ketua DPR yang baru.

Kriteria tersebut, kata Nurdin, bisa menjadi speaker yang baik bagi DPR RI, bisa menjalankan amanah rakyat, serta mampu mengawal DPR untuk menjalankan tiga fungsi utamanya.

"Dan bisa menjaga harkat martabat Partai Golkar di DPR. Karena harkat dan martabat Golkar adalah di atas segala-galanya," kata dia.

Baca: Ketum Golkar Resmi Dikukuhkan, Bagaimana Posisi Ketua DPR?

Sebelumnya, Munaslub Partai Golkar telah mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga juga diberi mandat penuh oleh Munaslub untuk merevitalisasi dan merekonstruksi kepengurusan partai.

Namun, posisi Ketua DPR RI yang ditinggalkan Setya Novanto belum ada penggantinya. Saat ini, Fadli Zon mengisi posisi Pelaksana Tugas Ketua DPR hingga Golkar menunjuk pengganti Setya Novanto.

Kompas TV Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto akan menunjuk Ketua DPR yang bisa bekerja transparan.


Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Sebut Pilkada Jadi Stimulus di Tengah Lesunya Ekonomi

Sekjen PDI-P Sebut Pilkada Jadi Stimulus di Tengah Lesunya Ekonomi

Nasional
Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

Nasional
Istana Imbau Spanduk HUT RI Tak Memuat Gambar Jokowi

Istana Imbau Spanduk HUT RI Tak Memuat Gambar Jokowi

Nasional
Sekjen PAN: Bantuan untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Harus Tepat Sasaran

Sekjen PAN: Bantuan untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Harus Tepat Sasaran

Nasional
Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada Ekonomi

Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada Ekonomi

Nasional
Cerita Anggota Paskibraka 2020, Berlatih di Tengah Pandemi Covid-19

Cerita Anggota Paskibraka 2020, Berlatih di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Warga Merasa Ekonomi Rumah Tangga Lebih Buruk sejak Pandemi

Survei SMRC: 69 Persen Warga Merasa Ekonomi Rumah Tangga Lebih Buruk sejak Pandemi

Nasional
Survei SMRC: 79 Persen Warga Percaya Jokowi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis

Survei SMRC: 79 Persen Warga Percaya Jokowi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis

Nasional
Sekjen KPA: Kami Akan Turun ke Jalan, Pastikan DPR Tunduk pada Aspirasi Rakyat

Sekjen KPA: Kami Akan Turun ke Jalan, Pastikan DPR Tunduk pada Aspirasi Rakyat

Nasional
Sebaran 1.893 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di DKI Jakarta

Sebaran 1.893 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

Nasional
Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X