Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes: Tidak Diimunisasi Berisiko Besar Terkena Difteri

Kompas.com - 19/12/2017, 18:07 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Mohamad Subuh, mengungkapkan, orang yang tidak diimunisasi berisiko lebih besar terhadap penyakit difteri.

Hingga November 2017, ada 20 provinsi yang telah melaporkan adanya difteri dengan 593 kasus dan 32 kematian.

Kementerian Kesehatan telah menyatakan peristiwa tersebut sebagai kejadian luar biasa (KLB).

"Intinya yang perlu dikatakan pada saat terjadi KLB ini bahwa orang yang tidak diimunisasi adalah orang yang sangat berisiko terhadal difteri. Itu yang pertama," ujar Subuh saat ditemui usai rapat koordinasi, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2017).

Baca juga: Imbauan Menkes agar Anak Tak Terkena Penyakit Difteri

Kementerian Kesehatan telah melakukan imunisasi ulang atau ORI (Outbreak Response Immunization) pada 11 Desember 2017 di tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Ketiga provinsi ini dipilih karena tingginya prevalensi dan kepadatan masyarakat.

Sejumlah siswa taman kanak-kanak mendapatkan imunisasi difteri di Puskesmas Kalimulya, Depok, Jawa Barat, Rabu (13/12/2017). Kota Depok masuk dalam kategori kejadian luar biasa (KLB) difteri setelah sejak November 2017, kasus infeksi difteri di Jawa Barat mencapai 109 kasus, 13 orang di antaranya meninggal.KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Sejumlah siswa taman kanak-kanak mendapatkan imunisasi difteri di Puskesmas Kalimulya, Depok, Jawa Barat, Rabu (13/12/2017). Kota Depok masuk dalam kategori kejadian luar biasa (KLB) difteri setelah sejak November 2017, kasus infeksi difteri di Jawa Barat mencapai 109 kasus, 13 orang di antaranya meninggal.

Subuh mengimbau agar masyarakat menaati jadwal imunisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Jangan main-main dengan imuniasi pada saat ini. Tolong taati jadwalnya lengkapi semua imunisasi yang ada. Program pemerintah telah memberikan ini sejak 40 tahun lalu secara cuma-cuma di semua pusat pelayanan kesehatan. Jadi manfaatkanlah apa yang telah diprogramkan pemerintah pada saat ini," kata dia.

Menurut Subuh, imunisasi sangat penting dalam memberikan kekebalan tubuh seseorang terhadap difteri.

Baca: Wiranto Gelar Rakor, Bahas Penanganan Kejadian Luar Biasa Difteri

Pencegahan harus diutamakan, sebab jika seseorang sudah terjangkit penyakit difteri biaya pengobatan mencapai puluhan juta rupiah.

Selain itu, tidak menutup kemungkinan penyakit tersebut menyebabkan kematian.

"Begitu dia sakit, satu saja sakit difteri itu memerlukan biaya antara Rp 20 juta sampai Rp 30 juta. Alhamdulilah kalau sembuh. Kalau enggak ya enggak terbayar," kata Subuh.

Kompas TV Jumlah pasien di RSPI mencapai 98 orang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com