Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Kembali Tegaskan Dukungan untuk Jokowi di Pemilu 2019

Kompas.com - 18/12/2017, 21:35 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar kembali menegaskan dukungannya untuk Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden 2019. Penegasan dukungan dibacakan oleh Koordinator bidang Kepartaian DPP Partai Golkar, Kahar Muzakir dalam pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Senin (18/12/2017) malam.

Penegasan dukungan dilakukan menyusul terpilihnya Ketua Umum baru DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Mengingat Pileg dan Pilpres serentak 2019 sudah semakin dekat, serta sesuai keputusan Rapimnas III Partai Golkar, maka dengan ini Partai Golkar di bawah kepemimpinan ketua umum yang baru menegaskan kembali pencalonan Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilu presiden dan wakil presiden 2019," ujar Kahar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017).

Baca juga : 10 Capres dengan Elektabilitas Tertinggi Menurut Survei PolMark

Usai penegasan dukungan, surat pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto kepada Jokowi.

Kahar menambahkan, Golkar melihat adanya keberhasilan yang dicapai pemerintahan Jomowi dalam memimpin pemerintahan dan pembangunan negara.

Keberhasilan nyata tersebut, kata dia, telah secara nyata dirasakan oleh masyarakat sehingga mendapatkan apresiasi sebagaimana ditunjukan oleh tingkat kepuasan yang tinggi dan hubungan yang luas dari masyarakat.

Baca juga : Ditanya soal Kembali Jadi Capres, Prabowo Tertawa Sambil Tepuk Tangan

Pimpinan Golkar pun mengajak seluruh kader bekerja memenangkan Jokowi di 2019.

"Partak Golkar beserta seluruh jajarannya mulai dari tingkat pusat sampai daerah akan berjuang untuk memenangkan Bapak Joko Widodo sebagai presiden untuk periode kedua," kata Kahar.

Selain Jokowi, turut hadir pada Munaslub Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Kompas TV Presiden Jokowi mengatakan ke depannya pemerintah ingin syarat pencalonan presiden bisa lebih sederhana.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com