Cabut Dukungan untuk Ridwan Kamil, Golkar Kembali Merapat ke PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar membuka peluang untuk kembali bersama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Pilkada Jawa Barat 2018. Hal itu menyusul pencabutan dukungan Golkar terhadap Ridwan Kamil.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham menuturkan pihaknya dan PDI-P memang sudah intensif menjalin komunikasi politik beberapa waktu lalu. Namun, keduanya batal melanjutkan kerja sama karena Golkar memutuskan mengusung Ridwan Kamil.

Namun, peluang kerja sama kini kembali terbuka.

"Saya kira (dengan) semua terbuka dan tentu lebih terbuka lagi apa-apa yang sudah dicapai dengan PDI-P," kata Idrus di sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017).

Baca juga : Golkar Cabut Dukungan untuk Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat 2018

Tak lagi mendukung Ridwan Kamil, peluang Dedi Mulyadi untuk diusung oleh Golkar kembali terbuka. Idrus menegaskan, pihaknya tetap mengedepankan kader dan pengurus partai. Adapun Dedi saat ini menjabat Ketua DPD Jawa Barat.

Namun, mengenai kemungkinan mencalonkan Dedi perlu dibicarakan dengan partai politik lain. Sebab, Golkar tak memiliki cukup kursi di Jabar untuk mengusung pasangan calon sendiri.

PDI-P pun hingga kini belum menetapkan calonnya. Nama Dedi masuk dalam bursa bakal calon gubernur PDI-P pada Pilkada Jawa Barat 2018.

Baca juga : Diceraikan Golkar, Ridwan Kamil Fokus Bersama Nasdem, PKB, dan PPP

Sebelumnya, DPP Partai Golkar mencabut dukungan untuk Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada Jawa Barat 2018.

Ridwan Kamil dianggap tidak menindaklanjuti rekomendasi Partai Golkar untuk menggandeng Daniel Muttaqien Syaifullah sebagai bakal calon wakil gubernur sampai batas waktu yang ditentukan pada (25/11/2017) lalu, sebagaimana rekomendasi partai.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham, ditulis bahwa keputusan itu diambil semata-mata lantaran ingin menjaga kehormatan dan marwah serta kepentingan Partai Golkar di Jawa Barat.