Ridwan Kamil Tak Konsisten, Alasan Golkar Cabut Dukungan

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar resmi mencabut dukungannya terhadap Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jawa Barat 2018.

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menuturkan, hal itu dilakukan karena Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, dinilai tidak konsisten dengan kesepakatan awal.

Kesepakatan tersebut adalah untuk maju bersama kader Partai Golkar sebagai calon wakil gubernurnya. Golkar kemudian menunjuk Daniel Muttaqien Syaifullah.

"Ternyata kemudian Pak Ridwan Kamil tidak konsisten dengan keputusan Partai Golkar dan tidak konsisten dengan kesepakatan yang dibangun Partai Golkar dan Pak Ridwan Kamil," ujar Nurdin di sela Rapimnas Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017).

(Baca juga: Golkar Cabut Dukungan untuk Ridwan Kamil, PKB Sebut Dinamika Politik)

Nurdin menambahkan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) telah menyampaikan surat resmi kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Barat untuk ditindaklanjuti. Namun, DPD Jabar melaporkan bahwa Emil berkeinginan menunjuk wakilnya lewat mekanisme konvensi.

Padahal, kata Nurdin, Emil sendiri yang meminta dipasangkan dengan Daniel Muttaqien.

"Partai Golkar mencalonkan Ridwan Kamil karena hendak berpasangan dengan kader Golkar saudara Daniel Muttaqien. Kami keluarkan SK, tetapi SK diabaikan," ucapnya.

Ia menegaskan, dukungan pun pada akhirnya dicabut atas pertimbangan mempertahankan martabat dan marwah partai. Pada 20 Desember, DPP Partai Golkar menurut rencana menggelar rapat untuk kembali menentukan calon gubernur Jabar.

(Baca juga: Ridwan Kamil Diceraikan, DPD Golkar Jabar Berharap Ada Koalisi Besar)

"Kami akan menentukan cagub Jabar dalam rapat tim pilkada pusat," ucap mantan Ketua Umum PSSI itu.

Sebelumnya, DPP Partai Golkar mencabut dukungan untuk Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada Jawa Barat 2018.

Ridwan Kamil dianggap tidak menindaklanjuti rekomendasi Partai Golkar menggandeng Daniel Muttaqien sebagai bakal calon wakil gubernur sampai batas waktu yang ditentukan pada (25/11/2017) sebagaimana rekomendasi partai.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham ditulis bahwa keputusan itu diambil semata-mata lantaran ingin menjaga kehormatan dan marwah serta kepentingan Partai Golkar di Jawa Barat.