Jokowi Masih Belum Putuskan Nasib Airlangga dan Khofifah dalam Kabinet

Kompas.com - 16/12/2017, 20:24 WIB
Presiden Joko Widodo saat pemberian nama dan uji terbang pesawat N219 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (10/11/2017). Pesawat N219 yang diberi nama Nurtanio oleh Jokowi, adalah pesawat buatan lokal, kolaborasi antara PT Dirgantara Indonesia (DI) bekerja sama dengan Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan). KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOPresiden Joko Widodo saat pemberian nama dan uji terbang pesawat N219 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (10/11/2017). Pesawat N219 yang diberi nama Nurtanio oleh Jokowi, adalah pesawat buatan lokal, kolaborasi antara PT Dirgantara Indonesia (DI) bekerja sama dengan Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo masih enggan bicara soal nasib dua menterinya yakni Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Seperti diketahui, Khofifah sudah memutuskan untuk bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018, sementara Airlangga sudah resmi menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto.

"Nanti (diumumkan)," ujar Jokowi usai menghadiri acara Rakornas Tiga Pilar PDIP Perjuangan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Sabtu (16/12/2017).

Pasca memutuskan untuk maju Pilgub Jatim, Khofifah sudah sempat mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi ihwal keputusannya itu. Namun, hingga kini belum ada sikap dari Jokowi apakah akan mengganti Khofifah atau tidak.

Baca juga : Jika Rangkap Jabatan, Airlangga Bisa Rusak Tradisi Pemerintahan Jokowi

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla meyakini Khofifah akan mundur dari posisinya jika sudah resmi menjadi calon Gubernur Jawa Timur di pemilihan gubernur 2018 mendatang.

Baginya, Khofifah pasti akan sibuk dengan berbagai agenda kampanye pada 2018 mendatang. Sementara tugas sebagai menteri bukankah tugas yang ringan.

Sikap berbeda ditunjukan Kalla kepada Airlangga Hartarto. Menurutnya, Airlangga bisa mengemban tugas sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Perindustrian secara bersamaan.

Kalla tidak mempersalahkan hal itu. Ia mencontohkan, dirinya sempat memegang jabatan Ketua Partai Golkar dan Wakil Presiden secara bersamaan.

Begitupun dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden RI ke-5 Megawati yang sempat memegang jabatan ketua partai.

Kompas TV Politisi senior Partai Golkar Priyo Budi Santoso mendeklarasikan pencalonan dirinya sebagai calon ketua umum Partai Golkar.




25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Nasional
Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Nasional
Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Nasional
Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Nasional
Hari Santri Nasional di Tengah Pandemi Covid-19, Pesantren dan Santri Harus Bangkit

Hari Santri Nasional di Tengah Pandemi Covid-19, Pesantren dan Santri Harus Bangkit

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

Nasional
377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia, Antisipasi Kenaikan akibat Libur Panjang

377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia, Antisipasi Kenaikan akibat Libur Panjang

Nasional
Menanti Penetapan Tersangka Kebakaran Gedung Utama Kejagung...

Menanti Penetapan Tersangka Kebakaran Gedung Utama Kejagung...

Nasional
Soal Kebakaran Kejagung, Pimpinan Komisi III Minta Temuan Penegak Hukum Dihormati

Soal Kebakaran Kejagung, Pimpinan Komisi III Minta Temuan Penegak Hukum Dihormati

Nasional
Anggaran Daerah Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank, Mendagri Singgung soal Kepentingan Pengusaha

Anggaran Daerah Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank, Mendagri Singgung soal Kepentingan Pengusaha

Nasional
Kampanye Daring Pilkada Diharapkan Dapat Diakses Pemilih dengan Disabilitas

Kampanye Daring Pilkada Diharapkan Dapat Diakses Pemilih dengan Disabilitas

Nasional
Dakwaan Nurhadi dan Menantu: Terima Suap Rp 45,7 Miliar, Gratifikasi Rp 37,2 Miliar

Dakwaan Nurhadi dan Menantu: Terima Suap Rp 45,7 Miliar, Gratifikasi Rp 37,2 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X