Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Munaslub, Golkar akan Rombak Kepengurusan

Kompas.com - 15/12/2017, 20:51 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menilai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tak hanya mengagendakan pengukuhan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum yang baru.

Ia menambahkan, berdasarkan rekomendasi Dewan Pakar, Munaslub sedianya berhak merombak pula kepengurusan Partai Golkar dari DPP, Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Pakar, hingga Mahkamah Partai.

"Berdasarkan AD Pasal 32, maka Munaslub berwenang memilih dan menetapkan Ketua Umum dan menetapkan DPP Partal Golkar, Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Pakar dan Mahkamah Partai," kata Agung dalam konferensi pers di Kantor Dewan Pakar Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (15/12/2017).

Baca juga : Kritik Proses Terpilihnya Airlangga, Priyo Ingin Bertarung di Munaslub Golkar

Ia melanjutkan, dalam merombak kepengurusan partai, maka formatur yang terdiri dari ketua umum dan anggota wajib mempertimbangkan prinip Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak tercela (PDLT).

Menurut Agung, hal itu penting dilakukan agar Golkar bisa diisi dengan orang-orang terbaik dan tersangkut kasus hukum.

Namun demikian, ia menyatakan pengurus yang lama tetap harus diakomodasi agar ke depan tidak terjadi perpecahan di Golkar

"Iya. Itu biar nanti kombinasi. Bisa wajah baru dan lama. 60 persen wajah baru 40 persen lama. Kalau baru semua bisa bingung apa yang harus dilakukan. Tapi terutama kami masukkan generasi mudanya. Dan tadi itu, PDLT," tutur Agung.

Kompas TV Pasca konsolidasi internal lewat rapat pleno, Partai Golkar sedang menyiapkan Munaslub.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com