Beralasan ke Luar Negeri, Mantan KSAU Tak Penuhi Panggilan KPK

Kompas.com - 15/12/2017, 11:16 WIB
Marsekal Agus Supriatna saat menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Udara Fabian Januarius KuwadoMarsekal Agus Supriatna saat menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Udara
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal (Purn) Agus Supriatna kembali tidak memenuhi panggilan  Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (15/12/2017).

Agus sedianya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembelian helikoper AgustaWestland AW101.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pengacara Agus datang ke Gedung KPK pada Jumat pagi. Pengacara menyampaikan surat pemberitahuan bahwa Agus tidak dapat hadir dan meminta penundaan pemeriksaan.

"Alasan tidak hadir karena sedang berada di luar negeri," kata Febri saat dikonfirmasi.

(Baca juga: Sejak Awal, KPK Sudah Koordinasi dengan BPK soal Kasus Heli AW101)

Agus sedianya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh. Irfan merupakan pihak swasta yang menjadi tersangka dalam kasus pengadaan helikopter AW101.

Ini adalah kali kedua Agus tidak hadir memenuhi panggilan KPK. Sebelumnya, pada 27 November 2017 lalu, Agus melalui pengacaranya memberikan surat alasan ketidakhadiran.

Saat itu, Agus juga sedang berada di luar negeri.

(Baca juga: Kasus Helikopter AW101, Mantan KSAU Minta KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan)

Dalam kasus ini, TNI menetapkan lima orang tersangka dari jajarannya. Mereka adalah Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kolonel Kal FTS SE, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa Marsekal Madya TNI FA, dan pejabat pemegang kas  Letkol administrasi WW.

Selain itu, staf pejabat pemegang kas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu yakni Pelda (Pembantu Letnan Dua) SS, dan asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara Marsda TNI SB.

Sementara, KPK menetapkan satu tersangka, yakni Irfan Kurnia Saleh.

Diketahui, pembelian helikopter ini bermasalah karena adanya dugaan penggelembungan dana. Awalnya, pengadaan dikhususkan pada heli jenis VVIP untuk keperluan presiden.

Anggaran untuk heli tersebut senilai Rp 738 miliar. Namun, meski ditolak oleh Presiden Joko Widodo, pembelian heli tetap dilakukan.

Jenis heli diubah menjadi heli untuk keperluan angkutan. Selain itu, heli AW101 yang dibeli tersebut tidak cocok dengan spesifikasi yang dibutuhkan TNI Angkatan Udara.

Misalnya, heli tidak menggunakan sistem rampdoor. Hasil perhitungan sementara ditemukan kerugian negara sekitar Rp 224 miliar dari nilai proyek Rp 738 miliar tersebut.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Periksa Enam Mantan Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Dugaan Suap

KPK Periksa Enam Mantan Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Dugaan Suap

Nasional
Jokowi Minta Jaksa Agung hingga KPK Kawal Program Pemulihan Ekonomi

Jokowi Minta Jaksa Agung hingga KPK Kawal Program Pemulihan Ekonomi

Nasional
KJRI LA Minta WNI Tak Ikut Unjuk Rasa hingga Teken Petisi Kasus Floyd

KJRI LA Minta WNI Tak Ikut Unjuk Rasa hingga Teken Petisi Kasus Floyd

Nasional
Kasus Suap dan Gratifikasi Eks Sekretaris MA Nurhadi, KPK Periksa Dua Saksi

Kasus Suap dan Gratifikasi Eks Sekretaris MA Nurhadi, KPK Periksa Dua Saksi

Nasional
Mahfud MD Sebut Penangkapan Nurhadi Bukti KPK Kerja Serius

Mahfud MD Sebut Penangkapan Nurhadi Bukti KPK Kerja Serius

Nasional
Pentingnya Pendampingan dan Pengasuhan Anak dengan Disabilitas agar Terlindung dari Covid-19

Pentingnya Pendampingan dan Pengasuhan Anak dengan Disabilitas agar Terlindung dari Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Nasional
Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Nasional
WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

Nasional
ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

Nasional
UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Nasional
Dana Bansos Selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Dana Bansos Selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Nasional
Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Nasional
Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X