Survei LSI: Elektabilitas Golkar Disalip Gerindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas Partai Golkar disalip oleh Partai Gerindra. Hasil ini berdasarkan survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia pada 1-14 November 2017.

Saat responden ditanya partai mana yang akan dipilih apabila pemilu dilakukan saat ini, sebanyak 24,2 persen menjatuhkan pilihan kepada PDI-P.

Gerindra berada di urutan kedua dengan 13,0 persen. Sementara Partai Golkar di urutan ketiga dengan 11,6 persen.

"Pertama kalinya dalam sejarah, Golkar terancam terlempar ke urutan ketiga," kata peneliti LSI Ardian Sopa saat merilis hasil survei di kantornya di Jakarta, Kamis (14/12/2017).

(baca: Survei Poltracking: Elektabilitas Gerindra Salip Golkar)

Ardian menilai, hasil survei ini jelas bentuk ancaman bagi Golkar. Sebab, partai beringin selalu menduduki peringkat pertama atau kedua dalam pemilu.

Pada pemilu 2014 lalu, Golkar masih menduduki peringkat kedua dengan 14,75 persen.

Ardian menilai, turunnya elektabilitas Partai Golkar tak terlepas dari konflik internal berkepanjangan yang terjadi di tubuh partai tersebut.

Selain itu, kasus hukum yang menjerat ketua umumnya Setya Novanto juga berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas Golkar.

"Kalau tak ada perubahan, Golkar bisa terus merosot ke urutan ke-4 atau ke-5," ucap Ardian.

(Baca juga : Golkar Putuskan Airlangga Hartarto Jadi Ketua Umum Gantikan Setya Novanto)

Sebaliknya, apabila segera melakukan perubahan, Ardian menilai Golkar bisa saja kembali menaikkan elektabilitasnya, bahkan bisa menjadi partai pemenang di pemilu 2019.

Rapat Pleno DPP Partai Golkar sebelumnya memutuskan memilih Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto.

Pleno digelar pada Rabu (13/12/2017) malam, di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat.

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menyatakan, sejak berstatus terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto dinonaktifkan sebagai Ketua Umum Golkar.

Selanjutnya, Golkar akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengukuhkan Airlangga sebagai ketua umum.