Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menunggu Cara Golkar Mencari Ketua Umum Baru Pengganti Setya Novanto

Kompas.com - 13/12/2017, 22:00 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - DPP Partai Golkar akan menentukan apakah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) akan digelar untuk mencari ketua umum baru pengganti Setya Novanto.

Dengan diterimanya usulan Munaslub yang diajukan 31 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat provins, maka DPP harus menindaklanjutinya.

Usulan Munaslub sudah memenuhi ketentuan dalam AD/ART Golkar, yakni diusulkan dua per tiga DPD provinsi.

Agenda Munaslub dianggap semakin mendesak dengan digelarnya sidang perdana kasus e-KTP yang menjerat Setya Novanto. 

Baca: Akbar Tanjung: Satu-satunya Cara Selamatkan Golkar dengan Menggelar Munaslub 

Koordinator Bidang Perekonomian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Airlangga Hartarto, yang disebut-sebut sebagai calon kuat Ketua Umum Golkar, mengatakan, jadwal Munaslub untuk memilih ketua umum baru sudah jelas.

Menteri Perindustrian RI, Airlangga Hartarto ketika ditemui di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2017).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Menteri Perindustrian RI, Airlangga Hartarto ketika ditemui di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2017).
"Saya rasa sih jadwalnya kemarin sudah jelas. Kalau hasil keputusan yang lalu kan sudah dijadwalkan munas luar biasa. Tunggu saja," kata Airlangga sebelum memasuki ruang rapat pleno di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (13/12/2017).

Mengenai adanya pihak yang menginginkan agar tak digelar Munaslub, Airlangga mengatakan, semuanya harus merujuk pada keputusan rapat pleno sebelumnya.

Apalagi, saat ini seluruh DPD I yang berjumlah 34 menghendaki digelarnya Munaslub.

Sebelum 20 Desember

Sementara itu, Ketua DPP Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Munaslub seharusnya digelar sebelum 20 Desember.

Ia mengaku akan memperjuangkan pada rapat pleno malam ini agar Munaslub bisa terselenggara pada 17 Desember.

Baca juga: Akbar Tanjung Khawatir Golkar Kiamat Gara-gara Setya Novanto

Dengan demikian, Golkar memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan sejumlah agenda politik penting seperti persiapan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Terkait pihak yang masih menolak Munaslub, Agus menganggapnya wajar dan menyatakan Golkar bakal memutuskannya bersama.  

"Bagaimanapun saya yakin ada kesadaran kolektif di rapat pleno nanti tethadap pentingnya kami mengedepankan kepentingan partai yaitu dalam rangka kami sesegra mungkin cari solusi terhadap organisasi berkaitan ketua umum kami sudah jadi terdakwa," kata Agus.

Kompas TV Munaslub Golkar Diminta Cepat Dilakukan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com