Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengunduran Diri Setya Novanto Disetujui Bamus DPR

Kompas.com - 11/12/2017, 14:40 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengunduran diri Setya Novanto dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat disetujui rapat Badan Musyawarah atau Bamus DPR. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon di sela-sela rapat Bamus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/12/2017).

"Kalau pengunduran diri Pak Setya Novanto karena sepihak pada rapim (rapat pimpinan) sudah disampaikan, itu terkait sekarang," kata Fadli.

Namun, saat ini, yang belum disepakati ialah penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR pengganti Novanto. Karena itu, hingga kini rapat Bamus masih berlanjut dan belum mencapai titik temu dalam hal tersebut.

Baca juga: Jurus Mundur ala Setya Novanto...

Ia menambahkan, pergantian ketua DPR tentunya akan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

"Kami undang Bamus ini sebetulnya adalah rapat musyawarah. Jadi, memusyawarahkanlah karena ini menyangkut kepentingan DPR, lembaga tinggi negara. Memusyawarahkan bagaimana ke depan," lanjut politisi Gerindra itu.

Anggota Bamus yang hadir terdiri dari pimpinan DPR dan perwakilan pimpinan fraksi.

Sebelumnya Setya Novanto mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Fraksi Golkar dan pimpinan parlemen sebagai ketua DPR.

Baca juga: Surat Novanto yang Tunjuk Aziz Syamsuddin Jadi Ketua DPR Dinilai Aneh

Dalam surat tersebut, ia juga menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai pengganti. Namun, surat tersebut hanya ditandatangani Ketua Fraksi Golkar, tanpa sekretaris fraksi.

Penunjukan tersebut dilakukan tanpa adanya rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.

Penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR pengganti Setya Novanto tak sepenuhnya diterima semua anggota Fraksi Golkar.

Baca juga: Surat dari Setya Novanto Dinilai Bikin Malu Golkar dan DPR

Hal itu dibuktikan dengan munculnya penggalangan penolakan terhadap penunjukan Aziz. Sejumlah anggota Fraksi Golkar menggalang tanda tangan penolakan tersebut di ruang Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.

Wakil Sekretaris Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan, penolakan tersebut merupakan bentuk keprihatinan sejumlah anggota Fraksi Golkar karena sepihaknya penunjukan Aziz.

"Ini sebagai bentuk inisiatif para anggota Fraksi Partai Golkar. Merasa prihatin atas penunjukan Aziz oleh Setya Novanto tanpa melalui mekanisme internal partai," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Kompas TV Dan, Senin (11/12) siang, jika tak ada yang menghalangi, Aziz akan memimpin sidang paripurna penutup masa sidang tahun 2017.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com