Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Perlu Rapat, Ketum ICMI Resmi Dukung Jokowi Dua Periode

Kompas.com - 10/12/2017, 11:38 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa deklarasi mendukung Presiden Joko Widodo menjabat dua periode merupakan pernyataannya secara resmi.

Menurut Jimly, tidak ada yang salah dari pernyataannya itu dan ia pun tidak akan mencabutnya.

(Baca juga : ICMI Dukung Jokowi Dua Periode)

Ia mengatakan, pernyataan itu merupakan sebagai Ketua Umum ICMI. "Bukan pribadi, (saya sampaikan) sebagai Ketum, resmi," kata Jimly kepada Kompas.com, Sabtu (9/12/2017).

Jimly tidak menampik bahwa ada sejumlah anggota dan tokoh ICMI yang memprotes pernyataannya.

Jimly juga mengakui bahwa belum pernah ada rapat untuk membahas pernyataan dukungan ke Jokowi ini. Menurut dia, hal tersebut tidak perlu dirapatkan.

"Tidak perlu dirapatkan. Pasti kalau dirapatkan lebih banyak yang tidak setuju. Tidak perlu," ujarnya.

Jimly menyatakan bahwa dukungan itu disampaikan agar ada kepemimpinan yang berkesinambungan di Indonesia, yang berjalan minimal dalam waktu 10 tahun.

Menurut Jimly, saat ini budaya estafet kepemimpinan belum terlembagakan dengan baik. Bila terjadi pergantian kepemimpinan, pemimpin selanjutnya cenderung mengganti dan menghilangkan program dari pemimpin sebelumnya.

"Itu kan sambutan Ketua Umum dan seluruh anggota harus hormati selama saya jadi Ketua Umum. Boleh beda pendapat, tapi harus menghormati," kata mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tersebut.

Pernyataan bahwa ICMI mendukung Jokowi dua periode disampaikan Jimly saat Pembukaan Silaturahim Kerja Nasional ICMI se-Indonesia dan HUT ICMI ke-27 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/12/2017). Presiden Joko Widodo turut hadir dan membuka acara tersebut.

"Dengan tetap senantiasa berpikir kritis, ICMI tidak pernah ragu, tidak perlu dan tidak boleh ragu lagi untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo selama sepuluh tahun," kata Jimly saat berpidato di depan Jokowi dan jajaran ICMI se-Indonesia.

Namun, pernyataan Jimly tersebut tidak didukung penuh oleh seluruh anggota organisasinya. ICMI Organisasi Wilayah Jawa Barat, misalnya, langsung menerbitkan pernyataan sikap untuk memprotes pidato Jimly.

(Baca juga : Pernyataan Jimly Dukung Jokowi Dua Periode Tuai Protes Internal ICMI)

"Pernyataan tersebut adalah merupakan pandangan pribadi dan bukan pernyataan atau sikap organisasi ICMI, karena pernyataan tersebut tidak dilakukan melalui proses rapat, musyawarah, atau mekanisme organisasi," kata Ketua ICMI Orwil Jawa Barat Moh Najib dalam pernyataan sikapnya, Sabtu (9/12/2017).

Tak hanya dari pengurus yang masih aktif, Protes juga datang dari mantan pengurus ICMI. Ketua ICMI periode 2003-2005 Said Didu mengatakan, setidaknya ada 3 hal yang dilanggar oleh Jimly.

"Pertama, mengambil sikap tanpa melalui mekanisme organisasi. Kedua, membawa ICMI ke dalam politik praktis, dan ketiga, mengabaikan aspirasi umat," ucap Said Didu kepada Kompas.com.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com