Jokowi Belum Teken Revisi PP Kenaikan Dana Parpol

Kompas.com - 10/12/2017, 06:07 WIB
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono di Kompleks Parleme, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraDirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono di Kompleks Parleme, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo belum menandatangani revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

"Belum (ditandatangani)," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono kepada Kompas.com, Sabtu (9/12/2017).

Ia mengatakan, draf revisi PP tersebut sudah diserahkan Kemendagri ke Istana sejak satu bulan lalu.

(Baca juga : Kenaikan Dana Parpol Masih Tunggu Persetujuan Jokowi)

Revisi tersebut mengatur kenaikan bantuan dana dari pemerintah untuk partai politik peserta pemilu, dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara. Kenaikan itu berdasarkan surat Menteri Keuangan yang sudah diumumkan sejak Agustus 2017.

"Setahu saya, sudah sebulan lalu dikoordinasikan dengan Setneg. Yang penting kan barang sudah disampaikan ke Setneg," kata Sumarsono.

Karena PP tersebut belum disahkan, kenaikan dana parpol baik untuk di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berlaku. Sumarsono mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menunggu sampai revisi PP terbit.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia juga mempertanyakan langkah pemerintah provinsi DKI yang sudah menetapkan kenaikan dana parpol menjadi Rp 4.000 untuk setiap suara di tingkat DKI.

(Baca juga : Kemendagri: Kenaikan Dana Parpol Nasional Saja Rp 1.000, Tiba-tiba DKI Memberikan Rp 4.000)

"PP-nya belum selesai dia menaikkan, dasarnya apa? Harusnya dia bertahan dengan angka yang lama dulu," kata Soni, sapaannya.

Secara terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo mengaku belum tahu apakah revisi PP Nomor 5/2009 sudah diteken Jokowi atau belum. Ia mengaku akan melakukan pengecekan terlebih dulu.

Kompas TV Dana parpol sejatinya adalah dana bantuan pemerintah untuk partai usai pemilu yang jumlahnya sesuai dengan perolehan suara sah.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Nasional
Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

Nasional
4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

Nasional
Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme Hari Ini

Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme Hari Ini

Nasional
Menko PMK Minta Masukan PGI Soal Kebijakan Libur Nataru

Menko PMK Minta Masukan PGI Soal Kebijakan Libur Nataru

Nasional
Saat Menag Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Belum Pastinya Haji dari Indonesia

Saat Menag Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Belum Pastinya Haji dari Indonesia

Nasional
UPDATE: 297 Kasus Harian Covid-19 dan 3 Skenario Pemerintah Terkait Gelombang Ketiga

UPDATE: 297 Kasus Harian Covid-19 dan 3 Skenario Pemerintah Terkait Gelombang Ketiga

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E | Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

[POPULER NASIONAL] Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E | Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

Nasional
DPR Berencana Revisi UU PPP, Pakar: Perintah MK Perbaiki UU Cipta Kerja

DPR Berencana Revisi UU PPP, Pakar: Perintah MK Perbaiki UU Cipta Kerja

Nasional
Varian Omicron Disebut Dapat Menular ke Penyintas Covid-19, Satgas: Jangan Panik, Hati-hati

Varian Omicron Disebut Dapat Menular ke Penyintas Covid-19, Satgas: Jangan Panik, Hati-hati

Nasional
Pegawai KPI Mulai Work from Home untuk Pulihkan Trauma

Pegawai KPI Mulai Work from Home untuk Pulihkan Trauma

Nasional
Gesekan antara TNI-Polri Tidak Perlu Terjadi jika...

Gesekan antara TNI-Polri Tidak Perlu Terjadi jika...

Nasional
Kaji Tata Kelola Pupuk, Ombudsman Temukan 5 Potensi Malaadministrasi

Kaji Tata Kelola Pupuk, Ombudsman Temukan 5 Potensi Malaadministrasi

Nasional
Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.