Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Populer Kompas.com: LPJ RT/RW, Surat Edaran di Rajeg, dan Masalah Yerusalem

Kompas.com - 08/12/2017, 07:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban dana operasional RT/RW cukup disampaikan kepada warga. Selain itu, Anies meminta agar dana tersebut diberikan setiap bulan pada tanggal 10.

Berita mengenai kebijakan baru di DKI Jakarta itu menjadi salah satu artikel terpopuler Kompas.com sepanjang Kamis (7/12/2017).

Selain itu, ada sejumlah artikel lain yang menarik perhatian pembaca, di antaranya soal surat edaran kontroversial tentang aturan kegiatan warga non-Muslim di Desa Rajeg, Kabupaten Tangerang.

Berikut ringkasan artikel-artikel terpopuler Kompas.com kemarin.

LPJ disederhanakan

Anies Baswedan mengatakan, ada 33.139 RT/RW di Jakarta sehingga akan sulit mengawasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) semua RT/RW tersebut. Karena itu, LPJ akan disederhanakan dan cukup dilaporkan kepada warga setempat.

Pertanggungjawaban itu dilaporkan sekurang-kurangnya setiap 6 bulan dalam forum musyawarah RT/RW.

"Kami ingin pertanggungjawaban itu disampaikan kepada orang-orang yang memang memilih mereka. Toh kegiatannya adalah kegiatan di kampung. RT/RW bukan ditunjuk oleh Pemprov, tapi mereka hasil pilihan warga," kata Anies.

Baca juga:
- Anies: LPJ RT/RW Ada, Singkat Sekali, Laporannya ke Warga
- Anies: Kalau Dilaporkan, Ada 33.000 RT Gimana Mengawasinya Coba?
- Baca juga : Anies: Kelurahan Paling Lambat Transfer Operasional RT/RW Tiap Tanggal 10

Surat edaran di Rajeg

Sebuah foto salinan surat edaran di RW 06 Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, menjadi pembicaraan di media sosial. Surat edaran itu berisikan aturan dan ketentuan penyelenggaraan kegiatan bagi warga non-Muslim di sana.

Kapolresta Tangerang AKBP Sabilul Alif mengatakan, surat itu memang ada, tetapi berupa rancangan dan hanya untuk kalangan pengurus RT/RW. Surat itu belum berlaku dan statusnya sekarang tidak akan diberlakukan.

Belakangan diketahui bahwa warga setempat tidak dilibatkan dalam merancang ketentuan itu. Warga menolak keberadaan surat tersebut.

Baca selengkapnya di artikel-artikel berikut ini.
- Viral Edaran untuk Warga Non-Muslim di Desa Rajeg, Pengurus Desa Dikumpulkan
- Warga Tak Dilibatkan dalam Pembuatan Surat Edaran untuk Warga Non-Muslim di Rajeg
- Muasal Keluarnya Edaran bagi Non-Muslim di Desa Rajeg
- Potret Kerukunan Antarumat Beragama di Desa Rajeg

Adu cepat KPK dan praperadilan Setya Novanto

Pokok perkara dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik dengan tersangka Setya Novanto akan segera disidangkan. Jika hal itu terjadi, gugatan praperadilan yang tengah berlangsung akan gugur dengan sendirinya.

Sampai saat ini, hakim tunggal yang menangani praperadilan Novanto menyatakan bahwa sidang praperadilan akan terus berlanjut hingga sidang pokok perkara telah masuk pada agenda pembacaan dakwaan.

Sementara itu, sidang perdana untuk perkara tersebut akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Rabu (13/12/2017) atau sehari sebelum sidang putusan praperadilan.

Simak beritanya berikut ini.
- Hakim Kasus Novanto Sebut Praperadilan Gugur Setelah Dakwaan Dibacakan
- Dakwaan Novanto Dibacakan Sehari Sebelum Putusan Praperadilan

Indonesia kecam AS soal Yerusalem

Pemerintah Indonesia mengecam keras langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem atau sebagian orang menyebutnya Yerusalem, sebagai ibu kota Israel. Indonesia meminta AS mengevaluasi sikap tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pernyataan yang disampaikannya pada Kamis pagi kemarin. Presiden mengatakan telah meminta Menteri Luar Negeri RI untuk menyampaikan sikap Indonesia ini kepada Duta Besar AS di Jakarta.

Jerusalem atau sebagian orang membacanya sebagai Yerusalem, merupakan salah satu kota tertua di dunia. Nama Yerusalem begitu akrab di hati umat Kristen, Yahudi, dan Islam seluruh dunia termasuk di Indonesia sejak berabad-abad.

Kota ini unik dengan berbagai peninggalan sejarah yang amat penting bagi ketiga umat tersebut. Yerusalem, dalam bahasa Ibrani disebut Yerushalayim, dan dalam bahasa Arab disebut Al Quds. Di Indonesia, orang mengucapkannya sebagai Yerusalem.

Baca:
- Jokowi: Indonesia Mengecam Pengakuan Sepihak AS atas Yerusalem
- Wapres JK: Indonesia Berada di Belakang Palestina
- Apa Kata Rakyat Palestina di Yerusalem?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com