Jokowi Singgung Anggaran Tak Fokus, Menaker Tak Merasa Disentil

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri tak merasa 'disentil' Presiden Joko Widodo terkait ketidakfokusan anggaran di kementeriannya.

Diketahui, Presiden Jokowi mengatakan bahwa salah satu mata anggaran pada Kemenaker tidak fokus.

Hal itu diungkapkan ketika penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (6/12/2017).

"Enggak (merasa 'disentil') ya, enggak begitu," ujar Hanif ditemui di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu.

Hanif mengatakan, justru apa yang diungkapkan Presiden Jokowi itu adalah laporan dirinya kepada Presiden bahwa ada mata anggaran di kementeriannya yang tidak fokus.

(Baca juga : Jokowi Singgung Hal Ini, Menkeu Sri Mulyani Senyum-senyum...)

Anggaran yang Hanif maksud adalah anggaran pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tahun 2016.

"Itu saya bercerita kepada beliau mengenai proses RKA (Rencana Kerja Anggaran) KL (Kementerian/Lembaga) bahwa ada belanja pendukung yang malah lebih dominan dibandingkan belanja inti," ujar Hanif.

Ia memastikan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan. Artinya, belanja inti lebih besar dibandingkan belanja pendukung.

Hanif mengatakan, hal seperti itu tidak hanya terjadi di kementeriannya tapi juga di kementerian dan lembaga lainnya.

Menurut dia, penyebab utama adanya ketidakfokusan anggaran adalah keinginan politik dari sang menteri, apakah mau memperbaiki atau tidak.

"Yang kayak gitu problemnya bukan soal tidak tahu. Tapi ada political will dari seluruh jajaran. Kedua, monitoring dari menteri memang harus lebih kuat," ujar Hanif.

Diberitakan, Jokowi menjelaskan, masih ada kementerian yang tak fokus dalam penganggaran. Anggaran untuk kegiatan pendukung malah lebih tinggi daripada kegiatan inti. Menurut Jokowi, prinsip ini terbolak-balik.

Jokowi pun memberikan contoh satu kementerian yang masih begitu.

"Saya berikan contoh, Kemenaker. Pemulangan TKI anggarannya Rp 3 miliar. (anggaran) pemulangannya sendiri Rp 500 juta, yang Rp 2,5 miliar untuk rapat di dalam kantor, di luar kantor, koordinasi, makan dan ATK," ujar Jokowi.

"Ini enggak bisa lagi seperti ini. Hampir semuanya seperti ini di kementerian dan lembaga," lanjut dia.