Jokowi Singgung Hal Ini, Menkeu Sri Mulyani Senyum-senyum...

Kompas.com - 06/12/2017, 17:49 WIB
Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat acara penyerahan DIPA Tahun 2018 kepada menteri/pimpinan lembaga negara dan gubernur se-Indonesia di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12/2017). KOMPAS.com/Fabian J. KuwadoPresiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat acara penyerahan DIPA Tahun 2018 kepada menteri/pimpinan lembaga negara dan gubernur se-Indonesia di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12/2017).
|
EditorDiamanty Meiliana

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak bisa menahan senyumnya saat Presiden Joko Widodo membeberkan ketidakfokusan anggaran di Kementerian Tenaga Kerja.

Momen tersebut terjadi ketika Presiden Jokowi berpidato di acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 di Rauang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12/2017).

Awalnya, Jokowi menjelaskan, masih ada kementerian yang tak fokus dalam penganggaran. Anggaran untuk kegiatan pendukung malah lebih tinggi daripada kegiatan inti. Menurut Jokowi, prinsip ini terbolak-balik.

Jokowi pun memberikan contoh satu kementerian yang masih begitu.

"Saya berikan contoh, Kemenaker. Pemulangan TKI anggarannya Rp 3 miliar. (anggaran) pemulangannya sendiri Rp 500 juta, yang Rp 2,5 miliar untuk rapat di dalam kantor, di luar kantor, koordinasi, makan dan ATK," ujar Jokowi.

"Ini enggak bisa lagi seperti ini. Hampir semuanya seperti ini di kementerian dan lembaga," lanjut dia.

(Baca juga : Jokowi Optimistis Pertumbuhan Ekonomi pada 2018 Capai 5,4 Persen)

 

Mendengar demikian, Menkeu Sri Mulyani yang duduk di samping Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung tersenyum.

Bahkan, ia sampai menutup mulutnya sambil menunduk supaya tawanya tidak terlalu terlihat menteri, pimpinan lembaga dan gubernur se-Indonesia yang hadir.

Jokowi melanjutkan, untungnya persoalan di Kemenaker tersebut sudah selesai. Artinya, tak ada lagi yang seperti itu terjadi di Kemenaker.

Ia menegaskan sekali lagi bahwa kementerian, lembaga dan pemerintah daerah harus fokus dalam menggunakan anggaran.

Anggaran untuk kegiatan inti seharusnya lebih besar dibandingkan anggaran untuk kegiatan pendukung.

Selain itu, anggaran kegiatan pendukung semestinya diefisiensi sesuai dengan yang benar-benar dibutuhkan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lahirnya Partai Ummat, Partai Baru Amien Rais dan Imbas Kongres PAN

Lahirnya Partai Ummat, Partai Baru Amien Rais dan Imbas Kongres PAN

Nasional
KA Serayu Pagi Jurusan Pasar Senen-Purwokerto Anjlok di Ciamis, Ganggu Perjalanan KA Lain

KA Serayu Pagi Jurusan Pasar Senen-Purwokerto Anjlok di Ciamis, Ganggu Perjalanan KA Lain

Nasional
Fenomena 'Kakek Sugiono' di Pusaran Hoaks Politik Tanah Air

Fenomena "Kakek Sugiono" di Pusaran Hoaks Politik Tanah Air

Nasional
Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Nasional
Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Nasional
Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Nasional
Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Nasional
Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Nasional
Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Nasional
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Nasional
Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X