Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Orkestra, Elektabilitas Jokowi-Prabowo Hanya Terpaut 3 Persen

Kompas.com - 03/12/2017, 12:59 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Elektabilitas Joko Widodo di antara sejumlah nama tokoh yang digadang menjadi calon presiden pada Pilpres 2019 masih tertinggi.

Namun, elektabilitas Presiden Jokowi hanya terpaut sekitar 3 persen dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Hasil survei nasional Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) menunjukkan elektabilitas Jokowi sebesar 24,38 persen. Adapun elektabilitas Prabowo sebesar 21,09 persen.

Kedua tokoh itu meninggalkan jauh nama-nama lain seperti Panglima TNI Gatot Nurmantyo (2,8 persen), Direktur Eksekutif Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono (2,31 persen), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (2,14 persen), Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (1,81 persen), dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (1,48 persen).

Elektabilitas Jokowi dan Prabowo juga jauh meninggalkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (1,32 persen), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (1,24 persen), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (1,07 persen), dan lain-lain (5,93 persen).

(Baca juga: Survei Poltracking: Elektabilitas Jokowi 53 Persen, Prabowo 33 Persen)

Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas proyek LRT Jakarta dan Palembang di Kantor Presiden, Senin (6/2/2017).Fabian Januarius Kuwado Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas proyek LRT Jakarta dan Palembang di Kantor Presiden, Senin (6/2/2017).
Direktur Polcomm Institute Heri Budianto mengatakan, selisih antara Jokowi dan Prabowo tersebut bisa dibilang imbang. Sebab, survei Orkestra tersebut memiliki margin of error sebesar 3 persen.

"Dengan margin of error 3 persen, berarti imbang antara Jokowi dan Prabowo, top of mind hasil survei Orkestra. Ini warning bagi Jokowi," kata Heri dalam rilis survei Orkestra di Jakarta, Minggu (3/12/2017).

Hasil survei menunjukkan, masih ada 34,43 persen responden yang tidak tahu atau tidak menjawab ketika ditanyakan "Jika pilpres dilakukan hari ini, Anda akan memilih capres siapa?".

Mereka inilah yang masuk dalam kategori swing voters yang akan menentukan pemenang Pilpres 2019.

(Baca juga: Elektabilitas 53 Persen, Posisi Jokowi Dinilai Belum Aman)

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo SubiantoKOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto
Heri lebih lanjut menjelaskan, Jokowi harus berhati-hati karena banyak situasi politik dampak Pilkada DKI Jakarta yang akan terus terjadi, dan kemungkinan besar mempengaruhi Pilpres 2019.

"Kemarin ada Reuni 212. Kekuatan sosial kemasyarakatan ini akan terus bergulir dan pasti akan ada korelasi dengan situasi politik," kata Heri.

Meski terpaut tipis, Heri melihat Jokowi masih memiliki peluang pada 2019. Keberhasilan pembangunan infrastruktur dapat menjadi modal Jokowi untuk semakin mengerek elektabilitasnya meskipun dampak pembangunan infrastuktur tidak mungkin bisa dirasakan seketika.

"Ini poin positif. Kalau barang ini bisa dipoles, akan dahsyat untuk Jokowi di 2019," kata Heri.

Survei Orkestra yang dilakukan dari 6 November 2017 hingga 20 November 2017 ini melibatkan 1.300 responden dari 34 provinsi dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 3 persen.

Responden adalah penduduk Indonesia berumur minimal 17 tahun, dengan didasarkan pada aspek jender, geografi, sosiokultural dan sosioekonomi, serta ideologi politik responden.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara langsung tatap muka dengan panduan kuesioner oleh surveyor.

Kompas TV Joko Widodo memiliki elektabilitas sebesar 53,2% sementara Prabowo Subianto memiliki elektabilitas sebesar 33,0%.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com