Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Golkar Minta Istana Tak Dikaitkan dengan Munaslub Golkar

Kompas.com - 30/11/2017, 22:21 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Dewan Pimpina Pusat (DPP) Partai Golkar Roem Kono meminta pihak Istana tak dikaitkan dengan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) partainya.

Ia menilai Istana yang diwakili oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tetap netral dalam munaslub Golkar meski telah memberi izin kelada Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto maju sebagai calon ketua umum.

"Saya kira kita tidak boleh membawa Istana ke internal Partai Golkar. Tapi keinginan dari pemerintah sekarang bahwa Golkar jangan sampai hilang di peredaran perpartaian politik," kata Roem di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017).

Baca juga : Jika Jadi Ketum Golkar, Airlangga Pasrahkan Jabatan Menteri ke Jokowi

Roem KonoKompas.com / Dani Prabowo Roem Kono
Menurut dia, bagaimanapun juga pemerintah memerlukan Golkar tetap eksis untuk mendukung program-program pemerintah.

Terlebih, kata Roem, saat ini, Golkar merupakan partai pendukung pemerintah sehingga keberadaannya tentu juga menjadi penting bagi Istana.

Roem menambahkan sebagai salah satu partai besar, Golkar juga dibutuhkan pemerintah untuk menjadi penyeimbang dalam mengawal pembangunan nasional.

"Jadi saya kira harus kita pisahkan, tidak ada Istana (di munaslub Golkar). Pemerintah sangat memerlukan Partai Golkar tetap hadir dan eksis dalam rangka untuk pembangunan demokrasi di Indonesia," lanjut dia.

Baca juga : Yorrys Raweyai: Idrus Itu Siapa Mesti Minta Restu Presiden?

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa dia hanya mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo untuk maju dalam pemilihan Ketua Umum DPP Partai Golkar jika digelar musyawarah nasional luar biasa.

Airlangga membantah bahwa Presiden Jokowi memberikan dukungan kepada dirinya untuk menggantikan Setya Novanto, yang saat ini mendekam di balik rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Jadi yang diberikan Presiden adalah izin karena saya selaku pembantu beliau. Memberikan izin untuk ikut dalam kontestasi di Partai Golkar," kata Airlangga di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2017).

Kompas TV Presiden Joko Widodo menegaskan tidak mencampuri urusan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com