Ia menilai Istana yang diwakili oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tetap netral dalam munaslub Golkar meski telah memberi izin kelada Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto maju sebagai calon ketua umum.
"Saya kira kita tidak boleh membawa Istana ke internal Partai Golkar. Tapi keinginan dari pemerintah sekarang bahwa Golkar jangan sampai hilang di peredaran perpartaian politik," kata Roem di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017).
Terlebih, kata Roem, saat ini, Golkar merupakan partai pendukung pemerintah sehingga keberadaannya tentu juga menjadi penting bagi Istana.
Roem menambahkan sebagai salah satu partai besar, Golkar juga dibutuhkan pemerintah untuk menjadi penyeimbang dalam mengawal pembangunan nasional.
"Jadi saya kira harus kita pisahkan, tidak ada Istana (di munaslub Golkar). Pemerintah sangat memerlukan Partai Golkar tetap hadir dan eksis dalam rangka untuk pembangunan demokrasi di Indonesia," lanjut dia.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa dia hanya mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo untuk maju dalam pemilihan Ketua Umum DPP Partai Golkar jika digelar musyawarah nasional luar biasa.
Airlangga membantah bahwa Presiden Jokowi memberikan dukungan kepada dirinya untuk menggantikan Setya Novanto, yang saat ini mendekam di balik rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Jadi yang diberikan Presiden adalah izin karena saya selaku pembantu beliau. Memberikan izin untuk ikut dalam kontestasi di Partai Golkar," kata Airlangga di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2017).
https://nasional.kompas.com/read/2017/11/30/22211701/politisi-golkar-minta-istana-tak-dikaitkan-dengan-munaslub-golkar