Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Idrus Marham Mengaku Siap Jadi Ketum Golkar

Kompas.com - 29/11/2017, 14:16 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Golkar Idrus Marham menyatakan kesiapannya untuk memimpin partai berlambang beringin itu.

Hal itu disampaikan Idrus menanggapi penyebutan namanya oleh Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu I Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Nusron Wahid.

"Apapun kalau itu ya dikehendaki oleh seluruh keluarga besar Partai Golkar, utamanya para pimpinan tingkat provinsi dan kabupaten kota dan ada ridho Tuhan Yang Maha Kuasa maka tentu saya siap," kata Idrus saat dihubungi, Rabu (29/11/2017).

(Baca juga : Airlangga Klaim Didukung 2/3 DPD I Golkar, Cukup untuk Gelar Munaslub)

Ia menambahkan, kesiapannya maju sebagai calon Ketua Umum Golkar merupakan bagian dari komitmen untuk membesarkan partai.

Idrus menilai, langkahnya tersebut merupakan panggilan dari ideologi dan perjuangan Partai Golkar.

Terlebih, kata dia, 16 bulan ke depan Golkar bakal menghadapi dua agenda politik besar, yakni pemilu presiden dan legislatif.

"Nah 16 bulan ini apa yang bisa kami lakukan kalau kami mulai dari awal. Yang namanya melanjutkan berarti seluruh program, seluruh kegiatan kepengurusan yang ada harus kami efektifkan sedemikian rupa untuk melakukan gerakan yang ada," kata Idrus lagi.

(Baca juga : Nusron Sebut Airlangga Hartarto dan Idrus Marham Calon Ketum Golkar)

Dorongan menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) mencuat setelah Setya Novanto kembali menjadi tersangka korupsi e-KTP dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun, rapat pleno DPP Partai Golkar sebelunnya memutuskan untuk menunggu hasil praperadilan yang diajukan Novanto.

DPP memutuskan menunjuk Idrus sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar.

Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu I DPP Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan saat ini ada dua nama yang beredar di bursa calon Ketua Umum Golkar pengganti Setya Novanto.

Mereka adalah Koordinator Bidang Perekonomian DPP Golkar Airlangga Hartarto dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Golkar Idrus Marham.

Namun, kata Nusron, meski suasana munaslub untuk memilih ketua umum baru sudah terasa, Golkar tetap mengedepankan semangat persatuan.

"Jujur saja di lapangan karena kalau ada munas biasanya ada pemilihan kan ada luka. Luka biasanya hilang recovery butuh waktu enam bulan sampai satu tahun. Supaya tidak ada luka, kami ingin semangat siapa pun yang menang adalah suara musyawarah untuk mufakat," kata Nusron di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (25/11/2017).

Kompas TV Jusuf Kalla memberi lampu hijau kepada Menteri Perindustrian yang juga politisi Golkar Airlangga Hartarto, untuk maju dalam pertarungan kursi Ketum Golkar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com