Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RS Kerap Bilang Ruangan Penuh untuk Pasien BPJS, Ini Penjelasan Ombudsman

Kompas.com - 29/11/2017, 13:45 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ombudsman Republik Indonesia menemukan banyak rumah sakit yang menolak pasien BPJS Kesehatan dengan alasan ruangan penuh.

Setelah ditelusuri Ombudsman, ternyata hal itu sengaja dilakukan rumah sakit lantaran membutuhkan dana tunai untuk operasionalnya.

"Akhirnya ini jadi kucing-kucingan juga, sih, rumah sakit," ujar anggota Ombudsman, Dadan Suparjo Suharmawijaya, di kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Selama ini, kata Dadan, pencairan dana dari BPJS Kesehatan atas klaim rumah sakit membutuhkan waktu 14 hari. Namun, pencairan itu juga kerap tertunda.

(Baca juga: Gonjang-ganjing Defisit BPJS Kesehatan, Bagimana Nasib Iurannya?)

Salah satu faktor yang kerap membuat pencairan dana dari BPJS Kesehatan terlambat adalah alotnya penghitungan klaim antara pihak rumah sakit dan BPJS Kesehatan.

IlustrasiShutterstock Ilustrasi
Menurut Ombudsman, tidak semua rumah sakit memiliki modal cukup sehingga bisa menunggu pencairan klaim dari BPJS Kesehatan. Bagi rumah sakit yang modalnya terbatas, biaya tunai tetap dibutuhkan untuk operasional.

"Kalau temuan banyak, tetapi kami tidak satu-satu, ada yang seperti itu, terutama rumah sakit swasta yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Dadan.

(Baca juga: Soal "Cost Sharing", Komisi IX Minta 8 Penyakit Tetap Ditanggung BPJS)

Ombudsman menyarankan agar BPJS Kesehatan ikut memikirkan likuiditas rumah sakit sehingga pencairan dananya tidak ditunda-tunda dari ketentuan 14 hari.

Meski begitu, Ombudsman juga menyarankan agar BPJS Kesehatan meminta rumah sakit untuk tidak menolak pasien BPJS dengan alasan ruangan penuh saat pencairan klaim lancar.

Kompas TV Beragam persoalan terkait layanan pasien program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mengemuka di sejumlah daerah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com