Agus Gumiwang: Airlangga Hartarto Bisa Selamatkan Golkar

Kompas.com - 27/11/2017, 10:39 WIB
Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/2/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraSekretaris Fraksi Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/2/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menilai, Airlangga Hartarto merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Golkar jika musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) digelar.

Hal itu disampaikannya menanggapi wacana Munaslub Golkar untuk memilih ketua umum pengganti Setya Novanto.

Menurut dia, untuk membawa amanat kepemimpinan Partai Golkar ke depan, diperlukan figur yang dapat mengemban visi partai. 

Baca: Mekeng: Airlangga Didukung Internal dan Eksternal Jadi Ketum Golkar

Agus mengatakan, jika Munaslub digelar, amanat tersebut tepat diberikan kepada Koordinator Bidang Perekonomian DPP Golkar Airlangga Hartarto.

Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto langsung menguji Nissan Note e-PowerAditya Maulana - KompasOtomotif Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto langsung menguji Nissan Note e-Power
"Saya yakin, apabila Munaslub digelar, tokoh partai seperti Airlangga Hartarto yang dapat menyelamatkan Partai Golkar dari salah arah dalam berpolitik selama 7 tahun terakhir ini," kata dia, dalam keterangan tertulis, Senin (27/11/2017).

Selama ini, kata Agus, Golkar memiliki platform politik yang keliru dan hal itu tercermin dalam slogan "Suara Golkar Suara Rakyat". 

Slogan ini harus diperbaiki oleh ketua umum baru.

Baca juga : Mekeng Minta Munaslub Golkar Paling Lambat Pertengahan Desember 2017

Agus menilai, slogan tersebut justru menimbulkan anggpan bahwa rakyat yang mengikuti kehendak Golkar. 

"Maka yang harus diperjuangkan adalah "Suara rakyat, Suara Golkar", bukan sebaliknya," lanjut dia.

Dua nama

Sebelumnya, Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu I Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan saat ini ada dua nama yang beredar di bursa calon Ketua Umum Golkar pengganti Setya Novanto.

Mereka adalah Koordinator Bidang Perekonomian DPP Golkar Airlangga Hartarto dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Golkar Idrus Marham.

Namun, kata Nusron, meski suasana musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk memilih ketua umum baru sudah terasa, Golkar tetap mengedepankan semangat persatuan.

"Jujur saja di lapangan karena kalau ada munas biasanya ada pemilihan kan ada luka. Luka biasanya hilang recovery butuh waktu enam bulan sampai satu tahun. Supaya tidak ada luka, kami ingin semangat siapa pun yang menang adalah suara musyawarah untuk mufakat," kata Nusron di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (25/11/2017).

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X