Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Poltracking: Menteri Susi Paling Favorit

Kompas.com - 27/11/2017, 05:51 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei nasional yang dilakukan Poltracking Indonesia menempatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai menteri yang paling disukai publik.

Sebanyak 26,1 persen publik memilih Susi sebagai menteri terfavorit.

Angka tersebut cukup jauh dari angka survei empat menteri atau pejabat setingkat menteri lainnya, yakni Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (6,2 persen), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (6,1 persen), Menteri Keuangan Sri Mulyani (4,6 persen), serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto (2,1 persen).

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR seusai menyampaikan rilis Poltracking di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR seusai menyampaikan rilis Poltracking di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).
"Publik menilai Susi Pudjiastuti adalah menteri paling disukai atau favorit," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR dalam paparannya di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).

Hasil tersebut tak jauh berbeda dengan survei kinerja menteri dan pejabat setingkat menteri. Lima pejabat yang dianggap memiliki kinerja baik masih jatuh kepada Susi, Khofifah, Gatot, Sri Mulyani, dan Wiranto.

Baca: "Balas Dendam" Menteri Susi Saat Jadi Pembawa Acara di Kompas TV

Sebanyak 26,8 persen publik menilai kinerja Susi sudah baik.

Sementara menteri lain hanya dipilih kurang dari 1 persen publik.

Menurut Hanta, hal tersebut salah satunya karena figur mereka yang tak begitu dikenal publik.

Bahkan, 47 persen publik menjawab tak tahu atau tak menjawab survei menteri paling disukai.

"Karena mereka belum dikenal," kata Hanta.

Hasil serupa ditunjukkan pada survei terhadap perombakan kabinet. Hanta menyebutkan, hanya sekitar 32,9 persen publik yang menilai perlu ada perombakan kabinet dan 17,7 persennya menilai tak perlu.

Baca: Susi Pudjiastuti Ingin Punya Program Televisi Sendiri

Angka tersebut kalah dari jumlah publik yang tak menjawab atau mengaku tidak tahu apakah diperlukan perombakan kabinet, yakni 49,4 persen.

"Publik yang setuju dilakukan perombakan atau pergantian kabinet kerja saat ini adalah 32,9 persen. Secata kuantitatif, tingkat kesetujuan ini relatif rendah karena berada di bawah 60 persen," kata Hanta.

Survei dilakukan terhadap 2.400 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi pada 8 hingga 15 November 2017 menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error +/- 2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Kompas TV Susi Pudjiastuti sempat panik di awal acara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com