Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gelar Rakernas Januari, PDI-P Akan Bahas Pencapresan Jokowi

Kompas.com - 26/11/2017, 19:11 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan menggelar Rapat Kerja Nasional pada 10 hingga 12 Januari 2018.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menuturkan, pencalonan Joko Widodo pada Pemilu 2019 akan turut dibahas pada kesempatan tersebut.

Adapun PDI-P hingga kini belum mendeklarasikan apakah akan kembali mendukung Jokowi pada 2019.

Namun, beberapa partai lain telah terlebih dahulu mendeklarasikan. Di antaranya Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Nasdem.

"Kami mau adakan rakernas 10-12 Januari. Di situ kami akan bahas. Yang jelas proses demokrasi di PDI-P, memberikan mandat dari kongres kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dalam momentum yang tepat mengumumkan siapa capres dan cawapres," ujar Hasto seusai menghadiri rilis survei Poltracking di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).

(Baca juga : Survei Poltracking: Elektabilitas Jokowi 53 Persen, Prabowo 33 Persen)

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto ketika menerima kunjungan persahabatan Prof. Dr. Jurgen Morlok, Chairman of the Board of Trustee Friedrich Naumann Foundation di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (30/10/2017).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto ketika menerima kunjungan persahabatan Prof. Dr. Jurgen Morlok, Chairman of the Board of Trustee Friedrich Naumann Foundation di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (30/10/2017).
Hasto menambahkan, partainya selama ini memiliki tradisi untuk mendukung kembali petahana yang berprestasi dan mendapatkan apresiasi dari rakyat untuk menjabat dua periode.

Dalam hal ini, PDI-P ingin memperkuat Jokowi di mata masyarakat dengan menunjukkan kinerja yang lebih baik untuk masyarakat dan memastikan dukungan pada Jokowi kuat di parlemen.

"Karena konfigurasi politik nanti akan semakin menuju di dalam sistem politik yang ideal, bagaimana sistem presidensial itu tidak hanya kuat dukungan rakyat, tapi juga dukungan di parlemen, sehingga efektivitas pemerintahan bisa berjalan dengan baik," kata dia.

(Baca juga : Survei Poltracking: Elektabilitas Gerindra Salip Golkar)

Adapun berdasarkan survei nasional Poltracking Indonesia pada 8-15 November 2017, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mencapai 67,9 persen.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR menyampaikan, angka kepuasan tersebut terbilang tinggi karena melebihi 60 persen.

Secara spesifik, masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi mencapai 68 persen, sedangkan yang puas dengan kinerja Kalla mencapai 64,8 persen.

(Baca juga : 10 Capres dengan Elektabilitas Tertinggi Menurut Survei PolMark)

Pembangunan infrastruktur (69 persen), pelayanan kesehatan yang terjangkau (65 persen) dan pendidikan yang terjangkau (62 persen) merupakan masalah yang dinilai masyarakat paling berhasil ditangani Jokowi-Kalla.

Sedangkan persoalan pokok yang dihadapi masyarakat adalah soal harga kebutuhan pokok yang dianggap masih mahal (44,9 persen) dan susah mencari lapangan kerja (22,1 persen).

Survei dilakukan terhadap 2.400 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi selama 8 hingga 15 November 2017.

Survei dilakukan menggunakan metode stratified multistage and sampling dengan margin of error +/- 2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Kompas TV Nama Agus Harimuti Yudhoyono termasuk nama teratas dalam figur calon wakil presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

Nasional
Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Nasional
Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran Ibarat Pisau Bermata Dua

Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran Ibarat Pisau Bermata Dua

Nasional
Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com