Mekeng Minta Munaslub Golkar Paling Lambat Pertengahan Desember 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Bidang Pengawasan Pembangunan Melchias Markus Mekeng berpendapat, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dalam rangka mengganti ketua umum partainya, setidaknya dilaksanakan Desember 2017.

Wacana Munaslub muncul untuk memilih ketua umum baru setelah Setya Novanto ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

"Munaslub Partai Golkar paling lambat pertengahan Desember 2017," ujar Mekeng dalam rilis yang diterima Kompas.com, Minggu (26/11/2017).

(Baca juga : Nurdin: Munaslub Golkar Tetap Digelar jika Novanto Menang Praperadilan)

Munaslub, lanjut Mekeng, jangan ditunda-tunda. Sebab, partai berlambang pohon beringin tersebut harus segera mempersiapkan diri menghadapi Pilkada serentak pada 2018 dan Pemilihan Anggota Legislatif sekaligus Pemilihan Presiden Wakil Presiden pada 2019.

"Tahun depan sudah ada Pilkada. Tahapan Pilkada sudah dimulai di awal tahun. Kalau berlama-lama, bisa-bisa Golkar terancam tidak ikut Pilkada. Waktu persiapan Pileg dan Pilpres pun sangat singkat," lanjut dia.

Khusus soal persiapan Pileg, Mekeng menegaskan bahwa penandatanganan daftar calon legislatif yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak boleh tanda tangan sekelas Pelaksana tugas ketua umum partai, melainkan harus ketua umum partai yang definitif.

(baca: Nurdin Halid Harap Novanto Legawa Lepas Jabatan Ketum Golkar)

Politikus Golkar asal Nusa Tenggara Timur itu pun meminta elite partainya sekaligus pimpinan DPD I (tingkat provinsi) dan DPD II (tingkat kabupaten/kota) realistis melihat hal ini dan segera mendorong pelaksanaan Munaslub.

"Mayoritas pengurus DPD 1 dan II sudah mendorong dilakukan Munaslub," lanjut dia.

DPP Golkar sebelumnya memutuskan mempertahankan Novanto sebagai ketua umum hingga ada putusan praperadilan.

Novanto sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga ikut merugikan negara Rp 2,3 triliun dalam proyek e-KTP.

Menurut KPK, Novanto berperan dalam pemberian suap terkait penganggaran proyek e-KTP di DPR untuk tahun anggaran 2011-2013.

(Baca juga : Survei Poltracking: Elektabilitas Gerindra Salip Golkar)

Selain itu, Novanto juga berperan dalam mengarahkan dan memenangkan Konsorsium PNRI menjadi pelaksana proyek pengadaan e-KTP.

Setya Novanto diduga mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui anggota DPR.

Ia juga diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek e-KTP sewaktu menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR.

Saat ini Novanto telah ditahan di Rumah Tahanan KPK.