Ketika KKB Diyakini Bukan Sekadar Kriminal Biasa

"Maksudnya anggota kami yang dalam kegiatan di sana gugur dan senjata mereka diambil, dirampas. Memang ada kejadian beberapa," kata Rikwanto, Jumat (24/11/2017).

Siapakah Mereka?

Pengamat teroris dan intelijen dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya berpendapat, pelaku penembakan dan penyanderaan warga di Papua tidak bisa dilabeli sekadar Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Alasannya, karena ada dimensi politis dari gerakan mereka," ujar Harits kepada Kompas.com Kamis (23/11/2017).

(Baca juga : KKB di Papua Bermuatan Politik, Siapa di Belakangnya?)

Dimensi politis yang dimaksud terlihat dari tiga tuntutan mereka seperti yang diungkapkan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Dari tuntutan, lanjut Harits, mereka diindikasikan merupakan kelompok yang disokong beragam komponen.

"Ada orang lokal Papua yang oportunis dengan kepentingan politiknya. Orang-orang semacam ini banyak juga yang tinggal di luar negeri dan yang kedua adalah pihak asing juga perlu diwaspadai," ujar Harits.

(Baca juga : Mematikan Gerakan Separatis di Papua dengan Tingkatkan Kesejahteraan)

Keberadaan asing ikut bermain, lanjut Harits, terbaca dari setiap gejolak di Papua diikuti dengan suara dari beberapa negara. Mereka mendorong bahkan memberi tekanan yang target utamanya adalah lepasnya Papua dari Indonesia.

"Jadi KKB adalah sejatinya OPM yang punya visi politik dan melakukan beragam perlawanan dan asing ikut bermain didalamnya," lanjut dia.

(Baca juga : Kurang Apa Indonesia dengan Papua...)

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga meyakini banyaknya gejolak yang muncul di Papua bukan disebabkan oleh ketidakadilan anggaran.

"Kalau dari segi pemerintah, segi anggaran, anggaran per kapita, (alokasi) APBN itu tertinggi di Papua," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Menurut Kalla, anggaran negara yang dialokasikan di Papua mendekati Rp 100 triliun. Dana tersebut bisa tersebar di kementerian atau ditransfer langsung melalui skema dana transfer daerah.

Dari sisi jumlah, dana transfer daerah dan dana desa pada 2016 lalu mencapai Rp 776 triliun. Sementara tahun ini, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 765 triliun.

Narasi Tandingan
Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie mengingatkan pemerintah soal intensitas acara penggalangan dukungan terhadap kelompok separatis di luar negeri.

Pemerintah, kata Connie, perlu melawan kampanye tersebut dengan narasi tandingan. Semua pihak harus diberitahu fakta sebenarnya yang terjadi dan kemajuan yang sudah diinisiasi oleh pemerintah di Papua saat ini.

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie