Sinyal Bahaya, Intoleransi dan Radikalisme Menjangkiti Rakyat Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Musyarawah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Lombok telah resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo, Kamis (23/11/2017). Acara ini mengangkat tema "Memperkokoh Nilai Kebangsaan melalui Gerakan Deradikalisasi dan Penguatan Ekonomi Warga".

Direktur Said Aqil Siradj (SAS) Institute, Imdadun Rahmat mengatakan, kecenderungan menguatnya radikalisme dan intoleransi belakangan ini memang sudah sampai tahap kedaruratan. Berbagai peristiwa politik menunjukkan dengan terang benderang sektarianisme yang akut.

"Berbagai kekerasan atas nama agama, penyebaran prasangka, kebencian, stereotyping terhadap kelompok lain terlebih kelompok minoritas terus mengemuka," ujar Imdadun dalam keterangan tertulisnya, Kamis sore.

Baca juga : Waspada, Radikalisme Sudah Masuk Sekolah Lewat Ajaran Guru

Berbagai survei, lanjut Imdadun, menguatkan bahwa itu semua terjadi karena ideologi dan paham radikalisme telah menjangkiti pikiran sejumlah besar masyarakat. Sejalan dengan itu, rasa nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan terus menipis.

"Ini menyalakan sinyal bahaya. Harusnya hal ini segera melahirkan sense of crisis," ucap Imdadun.

Oleh karena itu, lanjut Imdadun, sudah tepat NU menyuarakan kedaruratan ini kepada publik melalui Munas Alim Ulama ini. Dengan begitu, publik bisa sadar bahwa masalah ini tidak boleh disikapi secara business as usual apa lagi diabaikan.

"Seruan dari Munas dan Konbes mesti disambut dengan gerakan nasional penguatan nilai-nilai nasionalisme dan kontra radikalisme serta deradikalisasi," ucap Imdadun.

Baca juga : Isu Hoaks dan Radikalisme, Tantangan Santri Era Milenial

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini mendorong pemerintah dan civil society harus bergandeng tangan membendung dan mengisolasi virus radikalisme yang terus disebarkan oleh berbagai kelompok garis kekerasan. Mereka yang telah terpapar virus itu harus segera diberi vaksin ajaran moderat.

Di samping itu, isu ketidakadilan khususnya kesenjangan akses dan distribusi ekonomi juga harus diatasi oleh pemerintah.

"Maka penguatan ekonomi rakyat juga harus menjadi agenda nasional," ujarnya.