Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Golkar: Sabar Sedikit, Jangan "Kebelet" Ganti Setya Novanto

Kompas.com - 23/11/2017, 15:07 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin meminta semua kader Partai Golkar tidak terus-terusan mendesak digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk mengganti posisi Ketua Umum yang saat ini dijabat Setya Novanto.

Diketahui, Novanto ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan paket e-KTP dan telah ditahan.

Rapat Pleno Partai Golkar sebelumnya menyatakan, keputusan soal posisi Novanto akan ditentukan setelah proses praperadilan. Ali mengimbau kader partainya agar menghormati keputusan tersebut.

"Bersabar sedikit, jangan ada yang kebelet. Cepat atau lambat ini barang akan selesai," ujar Ali di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Baca juga : Setya Novanto yang Tak Tergoyahkan Vs Golkar yang Hampir Kiamat

Ali mengatakan, ada sisa waktu dua minggu ke depan untuk menanti keputusan yang akan diambil untuk masa depan Partai Golkar. Menurut dia, saat ini azas praduga tak bersaah harus dikedepankan.

Di samping itu, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar disebutkan bahwa kader partai, termasuk pimpinan diberhentikan dari janatannya jika kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap.

"Makanya saya bilang, sebagai kader partai, sebagai pengurus, mereka harus tunduk pada semua ketetapan organisasi," kata Ali.

Baca juga : Dedi Mulyadi Sebut Kalau Tidak Munaslub, Golkar Akan Kiamat

Menurut Ali, sebaiknya ada komunikasi yang cair dengan Novanto dalam membahas dinamika Partai Golkar terkait kasus yang menjeratnya. Siapa tahu, kata dia, Novanto bisa legowo melepaskan jabatannya dan fokus pada proses hukumnya.

"Ajaklah bicara baik-baik dengan beliau, sentuh hatinya. Tidak mustahil beliau akan katakan dengan kesadaran dirinya untuk berhenti dan persilahkan teman-teman lain memimpin partai ini," kata Ali.

Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.

Ali berencana menjenguk Novanto di rumah tahanan KPK. Jika diperbolehkan bertemu, Ali akan menyampaikan pemikirannya mengenai partai dan masukan soal langkah ke depannya. Apalagi partai tengah disibukkan dengan urusan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018.

"Saya bukan subkoordinat siapapun di DPP Golkar. Saya ingin datang sebagai warna untuk pembelajaran politik menggunakan moral, orang tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk merampok, mencuri, mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya," kata Ali.

Baca juga : Novanto yang Sulit Tidur hingga Ikut Shalat Berjamaah di Rutan KPK

Rapat pleno Golkar, Selasa (21/11/2017), menetapkan Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar setelah Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Ia juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek Rp 5,9 triliun tersebut.

Meski berstatus tahanan KPK, namun Golkar tetap mempertahankan Novanto sebagai ketua umum dan menunggu hasil praperadilan yang diajukan Novanto.

Kompas TV DPP Partai Golkar sudah mengantongi sejumlah nama
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com