RAPBD DKI Jadi Sorotan, Golkar Ingatkan Kadernya agar Berhati-hati

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar mengingatkan kader-kadernya di DPRD DKI Jakarta agar mencermati betul pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Hal itu menyusul adanya sejumlah usulan anggaran yang menjadi sorotan publik.

Ketua DPP Bidang Pembangunan Daerah dan Desa Partai Golkar, Zainuddin Amali menuturkan, mencermati usulan anggaran adalah kewajiban bagi legislatif. Terlebih jika publik memberi sorotan khusus.

"Apalagi ditambah dengan adanya sorotan publik. Saya kira menjadi penambah kehati-hatian. Karena ini uang rakyat, yang diperoleh dari pajak dan berbagai sumber dari rakyat. Tentu kita tidak boleh menggunakan dengan sembarangan dan sembrono," kata Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2017).

(Baca juga : Sumarsono: Saya Khawatir TGUPP untuk Menampung Mantan Tim Sukses Anies)

Amali menambahkan, DPP Golkar memiliki bidang legislatif dan eksekutif yang akan secara reguler memantau kader-kadernya di DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Di samping itu, secara reguler Golkar juga memberikan bimbingan teknis kepada mereka.

"Kami ada standar-standar kewajaran lah. Kalau (usulan anggaran) melewati itu tentu Golkar akan bersikap kritis menghadapi itu," tutur Ketua Komisi II DPR itu.

(Baca juga : Anggaran Dana Hibah DKI 2018 Rp 1,7 Triliun, APBD 2016 Rp 2,5 Triliun)

Pekan ini pembahasan RAPBD akan dimulai. Sejumlah anggaran menjadi sorotan. Salah satunya yakni anggaran untuk tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) sebesar Rp 28 miliar.

Anggaran lain yang disorot yakni dana hibah Rp 1 miliar untuk Komando Resimen Mahasiswa dan Rp 500 juta untuk organisasi Laskar Merah Putih.

Ada pula anggaran rehabilitasi kolam air mancur DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 620 juta serta kenaikan anggaran Sekretariat Dewan dari Rp 126 miliar (dalam RKPD 2018) menjadi Rp 346 miliar (dalam RAPBD 2018).