Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PKB Harap Masalah Golkar Terkait Novanto Tak Menyandera DPR

Kompas.com - 21/11/2017, 12:30 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy mengatakan, penahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dikhawatirkan berdampak negatif pada kinerja DPR.

Karena itu, Lukman Edy pun mendorong Partai Golkar menjawab kekhawatiran tersebut, terutama atas permintaan dicopotnya Setya Novanto dari jabatan Ketua DPR.

Menurut Lukman, ada dua mekanisme yang bisa dijalankan. Pertama, mekanisme internal Partai Golkar menanggapi masalah ketua umumnya itu.

"Kita dorong internal Golkar lakukan mekanisme menjawab semua kondisi terakhir. Apakah pleno, munaslub. Apa pun bentuknya mereka yang tahu," kata Lukman ditemui di sela-sela diskusi Perludem, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

(Baca juga: Selasa Siang, Golkar Putuskan soal Usul Munaslub Gantikan Novanto)

Lukman mengatakan, PKB mendorong Partai Golkar melakukan mekanisme internal tersebut, terutama untuk perbaikan partai berlambang beringin itu. Jangan sampai, kondisi ini berdampak negatif terhadap DPR.

"Melakukan perbaikan-perbaikan. Kondisi internal Golkar jangan sampai menyandera lembaga legislatif seperti DPR," kata Lukman.

Adapun mekanisme kedua yaitu internal DPR. Setelah hasil keputusan internal Partai Golkar disampaikan ke DPR, selanjutnya DPR harus melakukan mekanisme internal pergantian pimpinannya.

"Kami, PKB, mendorong dua mekanisme ini berjalan dengan baik," ucap Lukman.

(Baca juga: Sekjen Golkar: Pergantian Pimpinan Tak Ubah Rekomendasi Calon di Pilkada 2018)

Kompas TV Dewan Pakar Golkar sepakat Idrus Plt Ketum.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com