Peneliti LIPI: Andai Setya Novanto Mundur, Semuanya Akan lebih Mudah

JAKARTA, KOMPAS.com - Andai Setya Novanto mundur dari posisi Ketua Umum Golkar, akan lebih mudah bagi para koleganya di DPR untuk bersikap.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan, mundurnya Novanto di Golkar bisa dijadikan alasan oleh partai-partai di DPR untuk memintanya mundur juga di DPR.

"Sebenarnya jika Novanto mundur sebagai ketua umum Golkar, persoalannya lebih mudah karena partai-partai di DPR ada alasan untuk desak Novanto mundur juga," kata Haris melalui pesan singkatnya, Selasa (22/11/2017).

(Baca juga : Polisi Surati KPK Izin Periksa Setya Novanto)

Tak hanya itu, kata Haris, andai Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR juga menjalankan tugasnya maka semestinya Novanto bisa direkomendasikan mundur dengan alasan etik.

"Kalau MKD DPR RI jalan, bisa langsung merekomendasikan Novanto mundur dengan alasan pelanggaran etik," ujar Haris.

Termasuk, kata Haris, jika wakil rakyat lainnya merasa malu akan tindakan Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP yang menjeratnya maka para anggota dewan tersebut bisa ramai-ramai mendesak Novanto mundur dari posisinya saat ini sebagai orang nomor satu di DPR RI.

"Siapapun anggota DPR yang merasa bahwa tindakan dan perilaku Novanto mempermalukan DPR bisa usulkan (Novanto) mundur atau dicopot melalui semacam 'mosi tidak percaya'," ujar Haris.

(Baca juga : Generasi Muda Golkar: Jangan Tunjuk Orang Dekat Novanto Jadi Plt Ketum)

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, partainya akan melakukan konsolidasi internal untuk menentukan pengganti Setya Novanto sebagai ketua DPR.

Hal itu menyusul status Setya Novanto yang kini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah kembali terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, pembahasan pergantian ketua DPR dilakukan tanpa adanya ketua umum definitif setelah Setya Novanto dinonaktifkan.

Artinya, Golkar akan menunjuk pelaksana tugas terlebih dahulu dan langsung dilakukan pembahasan pergantian ketua DPR.

Kedua, pembahasan pergantian ketua DPR dilakukan setelah ketua umum definitif terpilih melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub) jika memang itu dimungkinkan untuk digelar.

Jika nantinya yang dipilih adalah opsi kedua, bisa saja ada penunjukan pelaksana tugas ketua DPR sementara hingga Golkar selesai memilih ketua umum definitif dan menentukan siapa ketua DPR pengganti Setya Novanto.