Kompas.com - 21/11/2017, 10:26 WIB
Ketua GMPG Ahmad Doli Kurnia dalam diskusi di Jakarta, Minggu (10/9/2017). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKetua GMPG Ahmad Doli Kurnia dalam diskusi di Jakarta, Minggu (10/9/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pada Selasa (21/11/2017) siang ini akan menggelar rapat pleno untuk menentukan pelaksana tugas ketua umum menggantikan Setya Novanto yang kini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) berharap sosok pelaksana tugas (Plt) ketua umum yang dipilih bukanlah orang yang dekat dengan sosok tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Dengan begitu, semangat perubahan akan terasa di tubuh Partai Golkar.

"Jangan yang jadi Plt adalah orang yang juga dikenal publik dekat dengan Setya Novanto atau yang ikut bahkan terdepan melindunginya selama ini. Apalagi, orang itu jadi ketua umum pula, celaka lagi buat Golkar," kata Ketua GMPG Ahmad Doli Kurnia kepada Kompas.com, Senin pagi.

(Baca juga: Pimpinan Baru Golkar Berganti, Calon Kepala Daerah Diharapkan Tetap)

Kalau itu yang terjadi, lanjut Doli, citra permisif dan lekat dengan isu korupsi masih tetap ada pada Partai Golkar.

Tidak akan ada artinya pergantian ketua umum jika tak ada perubahan.

"Mubazir dan sia-sia. Hal ini penting untuk menjadi catatan bagi semua warga Golkar demi menyelamatkan dan menjaga masa depan partai," ucap Doli.

Doli pun berharap Plt ketua umum yang terpilih bisa segera menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk memilih ketua umum definitif.

(Baca juga: Alasan Setya Novanto Usulkan Idrus Marham Jabat Plt Ketum Golkar)

Munaslub harus segera dilakukan agar waktu untuk memulai konsolidasi guna menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu Legislatif-Pemilu Presiden 2019 cukup.

"Idealnya, tidak boleh lebih dari satu bulan ke depan, munaslub sudah harus digelar," ucap Doli.

Sebelumnya, para senior yang tergabung dalam Dewan Pakar Partai Golkar mendorong Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menjadi Plt ketua umum.

Sementara berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar, apabila ketua umum berhalangan, posisi Plt ketua umum otomatis dijabat Ketua Harian Golkar.

Saat ini, Ketua Harian Golkar dijabat Nurdin Halid.

Kompas TV Setelah penahanan ketua umumnya, kini Partai Golkar belum menentukan sikap apakah mengganti ketua umum atau menunjuk pelaksana tugas
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Punya Harta Rp 15,8 Miliar

Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Punya Harta Rp 15,8 Miliar

Nasional
Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Nasional
Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Nasional
Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

Nasional
Anggota DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diselidiki

Anggota DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diselidiki

Nasional
UPDATE 26 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,34 Persen

UPDATE 26 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,34 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.