Kompas.com - 19/11/2017, 15:50 WIB
Mantan pimpinan KPK, Bibit Samad Riyanto (kiri), di Gedung KPK Jakarta, Jumat (7/7/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan pimpinan KPK, Bibit Samad Riyanto (kiri), di Gedung KPK Jakarta, Jumat (7/7/2017).
|
EditorErwin Hutapea

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Setya Novanto mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan kembali sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Menanggapi hal itu, mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto mengatakan, langkah itu merupakan upaya Novanto melawan KPK melalui prosedur hukum.

"Ini permainan hukum sehingga enggak tahulah, mereka mencari bentuk-bentuk baru hukum," kata Bibit di sela acara di kantor Partai Solidaritas Indonesia (PSI), di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2017).

Namun, lanjut dia, upaya praperadilan memang bakal membuat repot penegak hukum, dalam hal ini KPK. Penegak hukum lainnya juga akan repot jika semua tersangka mengajukan gugatan praperadilan.

"Akhirnya kan yang repot penegak hukum. Setiap menersangkakan orang, praperadilan. Bayangkan polsek segala macam penuh dengan praperadilan, kasihan penegak hukum," ujar Bibit.

Meski begitu, dia menilai sah-sah saja Novanto mengajukan praperadilan. "Enggak apa-apa, ini permainan hukumlah. Memang hukum kita sedang mencari bentuk. Bentuk hukum yang kayak apa yang bagus, yang demokratis, dan sebagainya," ucap dia.

Baca juga: Kata Mantan Pimpinan KPK untuk Novanto, Kalau Berintegritas, Hadapi Saja

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya dikabarkan, Ketua DPR Setya Novanto resmi mengajukan gugatan praperadilan untuk kali kedua. Novanto menggugat penetapan tersangka oleh KPK. Gugatan praperadilan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Ya benar. Pengajuannya Rabu, 15 November 2017," ujar Kepala Hubungan Masyarakat PN Jaksel Made Sutisna saat dihubungi, Kamis (16/11/2017).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem Sebut Banyak Formasi Kosong Seleksi Guru PPPK di Daerah-daerah Terpencil

Nadiem Sebut Banyak Formasi Kosong Seleksi Guru PPPK di Daerah-daerah Terpencil

Nasional
KPK Periksa Saksi di 4 Daerah Terkait Dugaan Korupsi Penanganan Perkara di Lampung Tengah

KPK Periksa Saksi di 4 Daerah Terkait Dugaan Korupsi Penanganan Perkara di Lampung Tengah

Nasional
Pastikan Pemerintah Perkuat 3T dan Vaksinasi, Menkes: 'Insya Allah' Kita Hidup Normal

Pastikan Pemerintah Perkuat 3T dan Vaksinasi, Menkes: "Insya Allah" Kita Hidup Normal

Nasional
Wapres Optimistis Tak Ada Lagi Kemiskinan Ekstrem pada 2024

Wapres Optimistis Tak Ada Lagi Kemiskinan Ekstrem pada 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Terkait Penanganan Perkara di Lampung Tengah

KPK Usut Dugaan Korupsi Terkait Penanganan Perkara di Lampung Tengah

Nasional
Penjelasan Kemenkes soal Klaim Vaksin Pfizer Aman untuk Anak 5-11 Tahun

Penjelasan Kemenkes soal Klaim Vaksin Pfizer Aman untuk Anak 5-11 Tahun

Nasional
Ini Penjelasan BPN Bogor soal Sengketa Lahan PT Sentul City Tbk Vs Rocky Gerung

Ini Penjelasan BPN Bogor soal Sengketa Lahan PT Sentul City Tbk Vs Rocky Gerung

Nasional
Kontras Nilai Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar Mestinya Dilindungi, Bukan Dilaporkan

Kontras Nilai Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar Mestinya Dilindungi, Bukan Dilaporkan

Nasional
Anggota Komisi I Prediksi Surpres Calon Panglima TNI Dikirim Usai PON XX

Anggota Komisi I Prediksi Surpres Calon Panglima TNI Dikirim Usai PON XX

Nasional
Indonesia Segera Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Myanmar Bulan Ini

Indonesia Segera Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Myanmar Bulan Ini

Nasional
Jokowi: Rehabilitasi Mangrove Harus Kita Lakukan untuk Antisipasi Perubahan Iklim

Jokowi: Rehabilitasi Mangrove Harus Kita Lakukan untuk Antisipasi Perubahan Iklim

Nasional
Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19, Epidemiolog: Krisis Pandemi Belum Berakhir

Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19, Epidemiolog: Krisis Pandemi Belum Berakhir

Nasional
Soal Pon XX Papua, Satgas: Penonton Maksimal 25 Persen dan Terapkan Sistem Gelembung

Soal Pon XX Papua, Satgas: Penonton Maksimal 25 Persen dan Terapkan Sistem Gelembung

Nasional
Penanganan Covid-19 Riau Membaik, Panglima TNI: Terus Cermati Perkembangan dan Fakta di Lapangan

Penanganan Covid-19 Riau Membaik, Panglima TNI: Terus Cermati Perkembangan dan Fakta di Lapangan

Nasional
Wapres Akui Masyarakat Miskin Bertambah akibat Covid-19

Wapres Akui Masyarakat Miskin Bertambah akibat Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.