Kompas.com - 17/11/2017, 16:27 WIB
Anggota Brimob Polri dan Prajurit TNI membawa jenazah almarhum Brigadir Firman untuk dimakamkan di Timika, Mimika, Papua, Rabu (15/11/2017). Brigadir Firman adalah anggota Satuan Tugas Operasi Terpadu yang gugur ketika melakukan pengejaran terhadap anggota kelompok kriminal bersenjata di sekitar Mile 69, distrik Tembagapura pada Rabu. ANTARA FOTO/JEREMIAS RAHADATAnggota Brimob Polri dan Prajurit TNI membawa jenazah almarhum Brigadir Firman untuk dimakamkan di Timika, Mimika, Papua, Rabu (15/11/2017). Brigadir Firman adalah anggota Satuan Tugas Operasi Terpadu yang gugur ketika melakukan pengejaran terhadap anggota kelompok kriminal bersenjata di sekitar Mile 69, distrik Tembagapura pada Rabu.
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) siap memediasi TNI-Polri dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Tembagapura, Timika, Papua.

"Komnas HAM mengapresiasi itikad baik Kapolri yang meminta kami untuk memediasi atas masalah di Tembagapura, Papua. Kami memaknai permintaan itu sebagai itikad baik Kapolri menyelesaikan masalah secara persuasif dan tanpa kekerasan," ujar Komisioner Mediasi Komnas HAM Munafrizal Manan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2017).

(Baca juga : Polri dan TNI Berhasil Evakuasi 345 Sandera Kelompok Bersenjata di Papua)

 

Manan mengatakan, salah satu tugas pokok dan fungsi Komnas HAM adalah melakukan mediasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Komnas HAM pun melakukan mediasi secara independen, imparsial, netral dan obyektif.

Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan.Fabian Januarius Kuwado Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan.

 

Dalam konteks mediasi TNI-Polri dengan KKB di Papua, Manan melanjutkan bahwa ada prasyarat agar dapat terlaksana, yakni pihak-pihak yang bersengketa bersedia menyelesaikan persoalan melalui mediasi.

"Nah, Kapolri sudah menyatakan kesediaannya untuk mediasi. Pertanyaan kami, bagaimana dengan kelompok bersenjata?" ujar Manan.

(Baca juga : Jika Negosiasi Gagal, TNI-Polri Pakai Cara lain Bebaskan Sandera di Papua)

 

Perwakilan Komnas HAM di Papua, lanjut Manan, sudah mendapatkan akses komunikasi dengan pihak kelompok bersenjata. Namun, Komnas HAM belum mendapatkan komitmen eksplisit dari mereka mengenai kesediaan untuk mediasi.

Diberitakan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta Komnas HAM untuk ikut memediasi TNI-Polri dengan KKB di Papua.

"Saya berpikir juga mungkin teman-teman Komnas HAM bisa datang ke sana untuk melakukan mediasi," kata Tito di kantornya, Kamis (16/11/2017).

Dengan mediasi itu, Komnas HAM diharapkan menjadi mengerti dengan situasi riil di lapangan sehingga tidak menyalahkan tindakan-tindakan yang dilakukan aparat.

Kompas TV Mabes Polri memprioritaskan penyelamatan warga yang disandera di Mimika ,Papua tanpa kekerasan.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Nasional
Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Nasional
Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Nasional
UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

Nasional
UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

Nasional
UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Nasional
Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X