Kompas.com - 17/11/2017, 09:48 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto saat ditemui sela-sela seminar nasional Fraksi Partai Golkar MPR RI, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (19/10/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoKetua Umum Partai Golkar Setya Novanto saat ditemui sela-sela seminar nasional Fraksi Partai Golkar MPR RI, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (19/10/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Desakan agar Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto diganti terus bergulir. Alasannya, tak lain karena status tersangka yang melekat pada Novanto dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP).

Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan bahwa jika Novanto diganti maka berpotensi terjadinya "gejolak" di daerah.

Gejolak yang dimaksud Hendri tak lain adalah kemungkinan berubahnya rekomendasi calon kepala daerah yang diusung atau didukung oleh Partai Golkar pada Pilkada 2018.

"Sebab bila kemudian Golkar memutuskan Munaslub dan Setnov diganti, kemungkinan ini bisa berimbas pada rekomendasi calon kepala daerah pada Pilkada 2018," ujar Hendri melalui pesan singkat, Jumat (17/11/2017).

(Baca juga: Penangkapan Novanto Semestinya Jadi Momentum DPR dan Golkar Berbenah)

Meski demikian, menurut Hendri, ada sisi positif yang bisa diambil oleh Golkar jika Novanto akhirnya diganti dari posisinya saat ini.

Positifnya, Partai Golkar dapat sekaligus menyeleksi ulang calon kepala daerah yang loyal kepada partai, dan bukan kepada perorangan.

"Calon kepala daerah yang loyal dan siap berjuang untuk Golkar pasti akan merapat ke kepengurusan baru, siapa pun ketuanya," kata Hendri.

Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri SatrioKOMPAS.com/Nabilla Tashandra Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio
Namun, Hendri mengingatkan bahwa sisi negatifnya juga ada. Dampak tersebut adalah ancaman terhadap calon kepala daerah yang sebelumnya sudah diusung atau didukung Golkar.

Misalnya, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil untuk Pilkada Jawa Barat dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa untuk Pilkada Jawa Timur.

"Jadi calon kepala daerah yang bukan kader asli Golkar mesti siap-siap angkut koper dari sekarang," tutur Hendri.

(Baca juga: DPD Golkar Jabar Akui Pasang Spanduk Dukungan Novanto ke Ridwan Kamil)

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.