Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

GMPG Minta Setya Novanto Segara Menyerahkan Diri

Kompas.com - 16/11/2017, 09:03 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang berupaya menjemput paksa Ketua DPR Setya Novanto sudah tepat.

Doli pun menyayangkan sikap Novanto yang justru pergi entah ke mana.

GMPG meminta Novanto untuk segara menyerahkan diri kepada KPK. Hal itu penting agar proses hukum kasus korupsi KTP elektronik atau e-KTP bisa berjalan yang melibatkan Novanto bisa segara berjalan.

"Demi kepentingan bangsa, negara, termasuk untuk kepentingan diri dan keluarganya," ujar Doli kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (16/11/2017).

(Baca juga: "Drama" Lima Jam, Kronologi Upaya KPK Menangkap Setya Novanto)

Menurut dia, peran pendukung, keluarga, hingga pimpinan DPP Partai Golkar sangat penting untuk menyadarkan Novanto agar segera menyerahkan diri. Sebab, mereka merupakan orang-orang yang dekat dengan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Bagi GMPG, raibnya Novanto dari jemput paksa KPK merupakan suatu tragedi. Ini disebablan Novanto adalah pimpinan lembaga tinggi negara yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada anggota DPR hingga rakyat.

GMPG berharap agar Novanto segara mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR. Sikap tidak terpuji yang dilakukan Novanto itu dinilai bisa membuat lembaga yang dipimpinnya terbawa dampak negatif.

"Jangan biarkan SN menjadi musuh negara atau musuh rakyat, bila terus dibiarkan melakukan perlawanan," kata Doli.

(Baca juga: Setya Novanto "Menghilang", MKD Akan Gelar Rapat)

Sebelumnya, KPK telah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Ketua DPR RI Setya Novanto pada Rabu (15/11/2017) malam.

Hari itu juga, tim penyidik KPK mendatangi kediaman Novanto di Jakarta Selatan. Namun, setelah berupaya hampir lia jam, upaya penjemputan paksa Novanto tidak bisa dilakukan.

Tersangka kasus korupsi KTP elektronik itu tidak ada di rumahnya, raib entah ke mana.

Kompas TV Rumah Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto dijaga ketat oleh puluhan anggota Brimob
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com