Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Beri Tugas Khusus untuk Kader Nasdem di Daerah

Kompas.com - 15/11/2017, 21:44 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh kader Partai  Nasional Demokrat (Nasdem) untuk turut mengawasi pemanfaatan dana desa se-Indonesia.

"Saya minta kader  Nasdem, terutama yang ada di DPC, ikut mengawasi. Ini tugas dari presiden," ujar Jokowi dalam pidato peringatan HUT ke-6 Nasdem sekaligus pembukaan Rakernas yang digelar di  Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017).

Pernyataan Presiden tersebut langsung disambut sorak sorai fungsionaris partai se-Indonesia yang hadir di ruangan. Pihak panitia mengklaim, hadir 15.000 pengurus Nasdem dalam acara itu.

(Baca juga : Resmi, NasDem Dukung Jokowi di Pilpres 2019)

 

Jokowi sekaligus menitipkan pesan kepada para kader partai besutan Surya Paloh itu untuk turut menyampaikan pesan kepada akar rumput bahwa pemerintah sedang membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya melalui dana desa itu.

"Ngawasinya itu sambil bisik-bisiki, memberikan semangat kepada masyarakat bahwa kesempatan kerja itu ingin kita buka seluas-luasnya," ujar Jokowi.

Kebijakan soal alokasi dana desa dimanfaatkan bagi pembukaan lapangan kerja, lanjut Jokowi, diterapkannya mulai 2018.

Kebijakan itu diambil karena rakyat di daerah menyampaikan kepada presiden soal kurangnya lapangan kerja.

Oleh sebab itu, selain meningkatkan jumlah dana desa menjadi Rp 90 triliun di  tahun 2018, Jokowi memutuskan anggaran per desa dialokasikan bagi pembukaan lapangan kerja.

Tidak hanya dana desa, separuh  anggaran yang ada di kementerian pun harus diorientasikan bagi pembukaan lapangan pekerjaan.

"Ini sebetulnya untuk apa? Kita ingin peredaran uang di desa semakin besar," ujar Jokowi.

Kompas TV Partai Nasdem akan mendeklarasikan dukungannya terhadap Joko Widodo untuk maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2019.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com