Kompas.com - 15/11/2017, 15:00 WIB
Polda Papua merilis DPO kelompok bersenjata di Papua. Polda PapuaPolda Papua merilis DPO kelompok bersenjata di Papua.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menyarankan operasi militer dalam membebaskan warga Papua yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata menjadi pilihan terakhir.

"Begini, operasi militer itu adalah jalan terakhir. Karena akan banyak hal yang nanti menyangkut politik luar negeri. Jadi harus nenjadi bahan pertimbangan," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Ia mengatakan tindakan tersebut harus diambil secara terukur sehingga meminimalisir efek negatif yang dikhawatirkan muncul.

Namun, dia meminta pemerintah juga tak perlu ragu bila operasi militer memang diperlukan. Sebab, menurut dia, negara harus mampu melindungi warganya dari ancaman keamanan.

Baca juga : Hambatan Polri dalam Tangani Penyanderaan Kelompok Bersenjata di Papua

Ia meyakini pemerintah melalui Polri dan sejumlah instansi terkait terus berupaya berdiplomasi untuk membebaskan 1.300 warga Mimika yang disandera.

"Jangan takut juga. Kalau tindakan itu diambil demi keamanan 1.300 orang atau dua kampung itu. Harus juga. Karena negara harus memiliki kemampuan untuk menlindungi warganya," lanjut politisi PDI-P itu.

Setidaknya ada 1.300 orang dari dua desa, yakni Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, yang dilarang keluar dari kampung itu oleh kelompok bersenjata. Mereka tinggal di lokasi yang berdekatan dengan area Freeport.

Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar telah mengeluarkan maklumat yang isinya imbauan kepada anggota KKB untuk menyerahkan diri.

Baca juga : Wanita dan Anak-anak Korban Penyanderaan di Papua Sudah Diselamatkan

Maklumat tersebut disebarkan lewat udara di wilayah Tembagapura meliputi Kampung Utikini, Kampung Kembeli, Kampung Banti, Kampung Obitawak, Kampung Arwanop dan Kampung Singa.

Adapun isi maklumat Kapolda tersebut, yakni memerintahkan seluruh masyarakat sipil yang menguasai, membawa, memiliki, mempergunakan senjata api secara illegal agar secepatnya meletakkan senjata dan menyerahkan diri kepada aparat penegak hukum.

Hal tersebut agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum seperti pengancaman penganiayaan, perampokan, penjarahan, pemerkosaan, pembunuhan dan perbuatan kriminal lainnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

Nasional
LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

Nasional
UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

Nasional
Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Nasional
Update 16 April: 43.196 Orang Meninggal akibat Covid-19

Update 16 April: 43.196 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Polri: DPO Teroris di Jakarta Serahkan Diri karena Identitasnya Tersebar di Medsos

Polri: DPO Teroris di Jakarta Serahkan Diri karena Identitasnya Tersebar di Medsos

Nasional
UPDATE: Kini Ada 1.594.722 Kasus Covid-19 Indonesia, Bertambah 5.363

UPDATE: Kini Ada 1.594.722 Kasus Covid-19 Indonesia, Bertambah 5.363

Nasional
Satgas BLBI Dibentuk Pemerintah, Politikus Demokrat: Harusnya Tak Perlu Ada

Satgas BLBI Dibentuk Pemerintah, Politikus Demokrat: Harusnya Tak Perlu Ada

Nasional
KPK Buka Penyidikan Baru dan TPPU Kasus Suap Pengurusan Perkara Eddy Sindoro

KPK Buka Penyidikan Baru dan TPPU Kasus Suap Pengurusan Perkara Eddy Sindoro

Nasional
Pimpinan DPR Desak BNPT dan PPATK Lacak Dugaan Transaksi Gelap 5 Jaringan Terorisme

Pimpinan DPR Desak BNPT dan PPATK Lacak Dugaan Transaksi Gelap 5 Jaringan Terorisme

Nasional
Penjelasan Pasal 74 UU Pencucian Uang Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Penjelasan Pasal 74 UU Pencucian Uang Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X