Panglima Pengganti Gatot Nurmantyo Diminta Menjamin Netralitas TNI

JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima Tentara Nasional Indonesia selanjutnya, yang akan menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo, diharapkan bisa menjaga netralitas TNI.

Apalagi, panglima pengganti Gatot Nurmantyo akan memimpin TNI berbarengan dengan perhelatan Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilihan Umum 2019.

"Tentunya panglima yang baru mampu menjamin netralitas TNI pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019," kata anggota Komisi I DPR, Supiadin Aries Saputra, saat dihubungi pada Selasa (14/11/2017).

Supiadin berharap panglima TNI yang akan datang juga bisa fokus mewujudkan program minimum essential force (MEF) TNI yang sampai saat ini belum bisa tercapai.

Kesejahteraan dan profesionalisme prajurit juga harus terus dipelihara dan ditingkatkan.

(Baca juga: Pergantian Panglima TNI, Penumpukan Perwira Menengah, dan Gerbong Baru)

ANTARA FOTO/ADE P MARBOEN Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kiri), melakukan salam komando dengan Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Ade Supandi (kiri), Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kedua kanan), dan Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Moelyono di geladak KRI dr Soeharso-990, di Selat Sunda, Selasa (3/10/2017). Panglima TNI menyatakan soliditas TNI tetap selalu terjaga.

"Namun, siapa yang ditunjuk nantinya merupakan hak prerogatif Presiden," katanya.

Supiadin juga berharap, Gatot yang akan pensiun pada Maret 2018 segera mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo.

"Surat pengunduran tersebut dimaksudkan untuk memberi waktu kepada Presiden guna menyiapkan pengganti panglima," ujar politisi Partai Nasdem ini.

(Baca juga: Rotasi, Panglima TNI yang Baru Disarankan dari AL atau AU)