Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Batik Rp 100.000 yang Dibeli Jokowi dan Presiden Korsel Belum Dibayar

Kompas.com - 09/11/2017, 18:52 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com  — Presiden Joko Widodo dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in sempat membeli baju batik saat blusukan ke Bogor Trade Mall, Kamis (9/11/2017) sore.

Namun, pihak protokol Istana tidak langsung membayar dua buah batik yang dibeli kedua pemimpin itu. 

Pantauan Kompas.com, Presiden Jokowi dan Moon Jae-in tiba di mal pukul 16.55 WIB. Keduanya langsung menuju salah satu toko yang menjual baju batik.

Presiden Jokowi dan Moon Jae-in pun langsung mencoba salah satu batik lengan pendek yang mereka minati.

Baca: Blusukan ke Bogor Trade Mall, Jokowi dan Presiden Korsel Beli Batik

Keduanya mencopot jas dan hanya mengenakan baju putih lengan panjang serta dasi. Baju putih itu langsung dilapisi oleh batik yang ada di toko tersebut.

Presiden Joko Widodo dan Presiden Korsel Moon Jae-in menjajal batik di salah satu toko di Bogor Trade Mall di Bogor, Jawa Barat, Kamis (9/11/2017).KOMPAS.com/Ihsanuddin Presiden Joko Widodo dan Presiden Korsel Moon Jae-in menjajal batik di salah satu toko di Bogor Trade Mall di Bogor, Jawa Barat, Kamis (9/11/2017).
Merasa cocok dengan batik yang dicoba, Presiden Jokowi dan Moon Jae-in langsung membeli batik tersebut.

Setelah batik itu dibungkus, Presiden Jokowi, Moon Jae-in dan, seluruh perangkat kepresidenan langsung meninggalkan toko.

Belum dibayar

Ternyata, belum ada yang membayar kedua baju batik yang masing-masing harganya Rp 100.000 itu.

"Belum dibayar," kata salah satu penjaga toko kepada Kompas.com.

"Mungkin nanti," sambung Kiki, kepala toko, sambil tersenyum.

Baca juga: Jokowi Sambut Presiden Korea Selatan Moon Jae-in di Istana Bogor

Kompas.com kembali menghubungi Kiki melalui sambungan telepon pada pukul 18.19 WIB untuk menanyakan apakah ada pihak Istana yang membayar kedua batik itu. Kiki menjawab belum ada.

"Belum ada. Ini saya juga lagi tanya tanya sama pihak gedung (mal)," ujar Kiki.

Kompas.com mengonfirmasi hal ini kepada Deputi bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin. Bey mengatakan akan mengeceknya.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com