Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabareskrim: Banyak Jaringan Narkoba di Indonesia Dikendalikan di Malaysia

Kompas.com - 08/11/2017, 11:13 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto menyebut ada ikatan kuat antara Indonesia dan Malaysia dalam hal sindikat peredaran narkoba.

Berdasarkan data yang dimiliki Bareskrim Polri, banyak kasus yang mencatat keterlibatan pelaku dari Indonesia maupun Malaysia.

Dari 2015 hingga Oktober 2017, setidaknya 129 orang warga negara Malaysia yang terlibat jaringan internasional peredaran narkotika.

Bahkan, jaringan narkotika di Malaysia juga mengendalikan sejumlah kelompok di Indonesia.

“Fakta yang berangkat dari data mengungkapkan bahwa banyak jaringan narkotika di Indonesia dikendalikan oleh jaringan Malaysia,” ujar Ari dalam keterangan tertulis, Rabu (8/11/2017).

Hal tersebut ia sampaikan dalam pertemuan Bilateral ke-11 antara Direktorat Tindak Pidana Narkotika Polri dengan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik (JSJN) Malaysia.

Ari mengatakan, Indonesia dan Malaysia menghadapi ancaman yang serupa dalam kasus narkotika dari aspek geografis.

Letak kedua negara yang bersisian membuat barang haram tersebut mudah diselundupkan. Apalagi banyak jalur tikus yang kerap dimanfaatkan sebagai pintu masuk bagi mereka.

Indonesia biasa membeli barang haram tersebut dari Malaysia dengan memberi uang muka dan membayar lunas begitu barang diterima.

“Sindikat asal Indonesia banyak membeli barang dari Malaysia dengan modus pembayaran 30 persen terlebih dahulu, baru diselesaikan setelah barangnya datang,” kata Ari.

Selain itu, kata Ari, sindikat narkotika di Indonesia, khususnya di wilayah Aceh dan Medan merupakan bagian dari jaringan narkotika Malaysia.

Oleh karena itu, baik Polri maupun Polis Diraja Malaysia memiliki tanggungjawab yang tidak mudah dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

“Sehingga kita bersama-sama diharapkan memiliki komitmen yang kuat untuk memutus dan menghancurkan sindikat perdagangan gelap narkotika,” kata Ari.

Ari mengatakan, kerjasama antara Bareskrim Mabes Polri dan JSJN dalam memerangi kejahatan narkoba menjadi indikator penting.

Tak hanya soal tindak pidana pokok, tapi juga pengembangannya seperti pencucian uang. Oleh karena itu, penanggulangannya harus menggunakan pendekatan yang multidimensi.

“Untuk itu, dalam penanggulangannya juga diperlukan perumusan strategi penanggulangan dari berbagai sisi pendekatan permasalahan,” kata Ari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com