Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aji Chen Bromokusumo
Budayawan

Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Fraksi PSI dan Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan

Registrasi Ulang Kartu Prabayar dan Semrawutnya Negeri Ini

Kompas.com - 07/11/2017, 08:13 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHeru Margianto

 

Dengan penertiban data pengguna seluler, diharapkan (dan memang sudah semestinya) tendensi pengguna seluler untuk aneh-aneh, menyebarkan hoaks, fitnah, tulisan sembarangan, terutama untuk tujuan politik kotor, teror, aksi kejahatan, dan sebagainya akan bisa teredam dan terpantau dengan lebih baik. Diharapkan juga dapat mengurangi cyber crime (kejahatan siber) dalam berbagai bentuknya.

Tetap semrawut

Namun apa daya, seperti biasa, nafsu besar tenaga kurang, seperti yang sudah-sudah. Lha wong urusan eKTP saja masih jauh dari beres sudah ditambah lagi dengan registrasi ulang nomor seluler yang berjumlah seratus empatpuluh dua persen jumlah penduduk Indonesia.

Lengkap sudah kekisruhan kependudukan dan keseluleran di Indonesia. Ditambah lagi dari kubu kontra dengan segala keberatan, kampanye, petisi, meme, imbauan, komentar, tulisan dari yang kasar asal njeplak sampai tingkat yang seakan-akan intelek (padahal jauh dari intelek) bertebaran di semua lini massa media sosial.

Sampai hari ini, masiha ada jutaan penduduk yang belum memiliki eKTP dan sudah mengurus selama bertahun-tahun tapi tak kunjung rampung.

Pelayanan Dukcapil di TMII beberapa minggu lalu menghasilkan antrean tak terkira panjangnya. Hanya untuk mendapatkan hak sebagai warga negara, banyak orang harus mengantre lima sampai enam jam bahkan lebih diselingi terpaan hujan deras.

Menurut Dirjen Dukcapil sebenarnya layanan itu hanyalah terbatas untuk pengunjung TMII di hari itu, namun entah siapa yang “memodifikasi” informasi tersebut, tiba-tiba “pengunjung TMII” membludak di akhir pekan itu.

Mungkin, “pemodifikasi informasi” hanya ingin memberikan sedikit pelajaran kepada instansi terkait: Kapokmu kapan?

Siapa yang paling diuntungkan dengan adanya registrasi ulang ini?

Kita tentu sangat berharap bahwa data yang amat pribadi yang kita serahkan dalam registrasi betul terjaga kerahasiaannya. Masalahnya, kita mengalami, data pribadi kita di bank banyak yang yang bocor. 

Kita sudah kenyang menahan amarah menghadapi bombardir segala jenis promosi, ajakan, imbauan, informasi, tawaran berbagai jenis produk barang dan jasa.

Sebut saja reksadana, saham, investasi, asuransi, kartu kredit, KTA (kredit tanpa agunan, bukan kredit tanpa angsuran), kampanye, promosi beli pangsit dapat mangkok, promosi tiket pesawat kerjasama antara maskapai dan bank tertentu dan masih banyak lagi.

Sebelumnya, kita pernah mengalami banjir SMS menang undian. Sehari bisa dapat tiga SMS yang mengabarkan bahwa Anda menang undian puluhan bahkan ratusan juta rupiah atau memenangkan sebuah mobil. Lha, bagaimana bisa menang, wong ikut undian saja tidak.

Itupun banyak sekali yang tertipu, setor atau transfer sejumlah uang untuk mengurus hadiah dan sebagainya. Ada lagi papa atau mama minta pulsa, atau berita anak kecelakaan atau kena razia narkoba.

Yang seperti itu sudah semakin jarang memang. Tapi, nanti jangan heran setelah periode registrasi ulang nomor seluler ini berlalu, akan semakin kencang “gangguan resmi” dari operator ataupun pihak-pihak lain. 

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com