Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

GIF Pornografi di WhatsApp dan Ultimatum dari Pemerintah

Kompas.com - 07/11/2017, 08:05 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat belakangan dihebohkan dengan konten yang menjurus pornografi di aplikasi berbagi pesan instan paling populer di Indonesia, WhatsApp. Konten menjurus pornografi tersebut berupa gambar bergerak dengan format file GIF.

Tampilan yang menjurus ke pornografi itu dapat dicari dengan mudah di dalam aplikasi dengan kata kunci tertentu. Konten gambar bergerak GIF di WhatsApp disediakan pihak ketiga. File GIF ini biasanya digunakan sebagai pelengkap saat pengguna saling bertukar pesan di WhatsApp.

Keberadaan konten tersebut ramai dibicarakan warganet di Tanah Air sejak Minggu (5/11/2017). Awalnya, warga internet beramai-ramai mengunggah screenshot cara mengakses fitur tersembunyi WhatsApp. Namun, kemudian disadari, langkah tersebut justru membuat konten pornografi itu semakin tersebar.

Keramaian berlanjut dengan ajakan tidak menyebarkan screenshot tersebut. Netizen mendesak pemerintah memblokir fitur tersebut. Bahkan, ada yang meminta WhatsApp diblokir di Indonesia.

Baca juga: Orangtua Diimbau Waspada Ketika Anak Buka Aplikasi WhatsApp

Protes bukan hanya datang dari warganet, tetapi juga dari politisi di Senayan. Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk segera melakukan pemblokiran terhadap konten berbau pornografi di aplikasi Whats App.

Kharis menilai konten tersebut berbahaya karena tidak ada fitur penyaring atau filter sehingga bisa membuat siapa saja mampu mengaksesnya. "Menkominfo harus segera memblokir konten WA yang terkait konten porno yang terdapat dalam aplikasi GIF nya," ujar Abdul Kharis melalui keterangan tertulis, Senin (6/11/2017) pagi.

Ia menambahkan, pemerintah berkewajiban mencegah penyebarluaBsan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal ini dinilai dapat menjalankan kewenangannya untuk menghapus konten-konten tak relevan seperti tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Hal itu dengan memerhartikan keresahan yang timbul di masyarakat. Adanya konten pornografi di WhatsApp juga mengundang perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Baca juga: YLKI Minta Kemenkominfo Blokir Konten Pornografi di WhatsApp

Ketua KPAI Susanto mengatakan, lembaganya sebagai pihak yang mendapatkan mandat pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas dugaan tersedianya konten-konten yang mengandung muatan pornografi di WhatsApp.

"KPAI dalam waktu dekat akan mengundang manajemen WhatsApp untuk menyamakan persepsi dalam memberikan proteksi terhadap anak," kata Susanto.

Ultimatum dari Kominfo

Kementerian Kominfo menyadari besarnya keresahan masyarakat terhadap adanya konten pornografi di WhatsApp.  Dirjen Aplikasi dan Informatika Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, pemerintah sudah berusaha mengontak Facebook, induk perusahaan WhatsApp, sejak heboh terkait konten pornografi tersebut muncul pada Minggu (16/11/2017).

Namun, karena perbedaan waktu antara Indonesia dan Amerika Serikat, baru ada jawaban pada Senin di hari. "Karena perbedaan waktu antara Indonesia dan Amerika Serikat respon mereka agak terlambat," kata Samuel dalam jumpa pers di Kantor Kominfo, Jakarta, Senin (6/11/2017).

Awalnya, pihak Facebook pun berkilah bahwa konten GIF pornografi yang ada di aplikasi WhatsApp dari pihak ketiga, yakni Tenor.com. Mereka menolak bertanggungjawab dan meminta pemerintah mengontak Tenor selaku penyedia GIF yang mengandung pornografi itu.

Baca juga: Ketua Komisi I DPR Minta Kominfo Blokir Konten Porno di WhatsApp

"Responnya Ini adalah konten pihak ketiga. Kami diharapkan kontak pihak ketiga," kata Samuel.

Namun, lanjut Samuel, pemerintah tidak terima dengan jawaban tersebut. Ia meminta pihak WhatsApp tetap bertanggungjawab dengan konten di aplikasi mereka, termasuk yang disediakan pihak ketiga.

"Kita tidak mau menerima penjelasan dari tersebut, mereka (WhatsApp) pun harus aktif melakukan breakdown, minimal konten itu tak dapat diakses dari Indonesia," kata Samuel.

Apalagi, pemerintah juga sudah memblokir 6 situs Tenor, yakni tenor.com, api.tenor.com, blog.tenor.com, qa.tenor.com, media.tenor.com, media1tenor.com sejak Senin pagi. Namun nyatanya, konten GIF berbau pornografi yang disediakan Tenor di aplikasi WhatsApp masih bisa diakses.

Samuel pun mengakui pemblokiran pada situs tenor.com memang tidak langsung berdampak pada konten yang sudah tersedia di WhatsApp. "Karena itu memang yang diblokir adalah tenornya. Tetapi ini sudah terkoneksi dengan WhatsApp. Sudah di dalam aplikasinya," kata dia.

Baca juga: WhatsApp Berkilah Konten Pornografi dari Pihak Ketiga, Pemerintah Tak Terima

Pemerintah pun memberikan ultimatum kepada WhatsApp, jika dalam waktu 2x24 jam konten pornografi tersebut masih dapat diakses, maka pada Rabu (8/11/2017), pemerintah akan memblokir aplikasi tersebut.

Pemerintah juga sebelumnya pernah memblokir aplikasi berbagi pesan telegram karena mengandung unsur radikalisme. Namun, blokir tersebut dicabut setelah pihak telegram sepakat bekerjasama.

"WhatsApp tidak boleh lepas tangan karena ini ada di platformnya. Mereka harus menindaklanjuti. Kalau tidak, pemerintah akan 'mentelegramkan' WhatsApp. Paham kan? Jadi kita akan lakukan pemblokiran," ucap Samuel.

Kompas TV Pemerintah meminta WhatsApp segera menghapus konten pornografi dalam fiturnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Nasional
PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Nasional
SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

Nasional
Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Nasional
Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Nasional
Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Nasional
Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Nasional
Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Nasional
Dititip Kerja di Kementan dengan Gaji Rp 4,3 Juta, Nayunda Nabila Cuma Masuk 2 Kali

Dititip Kerja di Kementan dengan Gaji Rp 4,3 Juta, Nayunda Nabila Cuma Masuk 2 Kali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com