Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Novel Disebut Tak Percaya Polisi Bisa Ungkap Penyerangnya

Kompas.com - 04/11/2017, 17:13 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Simanjuntak mengatakan, ada ketidakpercayaan dari Novel Baswedan kepada polisi dalam menangani kasus penyerangan terhadap dirinya April 2017 silam.

Menurut Dahnil ketidakpercayaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut sangat beralasan. Hal inilah yang perlu menjadi koreksi oleh aparat penegak hukum.

"Contoh sederhana ketika dia menangani kasus korupsi kemudian diserang balik malah dari teman-teman polisi itu sendiri," kata Dahnil dalam talk show Perspektif Indonesia, Jakarta, Sabtu (4/11/2017).

Kriminalisasi terhadap penyidik KPK itu pun tidak hanya sekali terjadi pada kasus di Bengkulu, misalnya.

Baca juga : Subuh Berjamaah di Singapura Bersama Novel Baswedan (Bag 1)

Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Azhar Simanjuntak mengingatkan agar semua pihak tak berlarut-larut soal pro kontra pemutaran film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI.  Jakarta, Jumat (22/2017).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Azhar Simanjuntak mengingatkan agar semua pihak tak berlarut-larut soal pro kontra pemutaran film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI. Jakarta, Jumat (22/2017).
Lebih lanjut, Dahnil mengatakan, keengganan Novel menyerahkan gawainya dalam proses pemeriksaan juga sangat beralasan. Pada bagian ini, Dahnil mengatakan perlakuan terhadap gawai Novel tidak bisa disamakan dengan perlakuan terhadap gawai aktivis Hak Asasi Manusia, Munir.

"Enggak mungkin Hp Novel dipersamakan dengan Hp Munir, di situ banyak sekali hal-hal yang dia harus simpan. Kedua dia penyidik. Ketiga kuncinya satu, ada ketidakpercayaan Novel dan kawan-kawan terhadap polisi," ucap Dahnil.

Dahnil pun mendesak Presiden Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel. Bila perlu TGPF ini langsung berada di bawah kontrol Presiden.

Baca juga : Menunggu Dua Keajaiban Terkait Novel Baswedan dari Singapura (Bag 2)

Dalam kesempatan sama, komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan, dalam kasus Munir nama-nama yang diduga bertanggungjawab atas terbunuhnya akrivis HAM itu baru diketahui setelah data di Hp Munir dibuka oleh provider. Sehingga diketahui nama-nama yang mengontak Munir dan orang-orang yang tidak dikenal.

"Waktu itu diperoleh nama Polycarpus dan ini cocok dengan keterangan Suci ketika waktu itu Polycarpus telfon dia kapan Munir berangkat," kata Poengky.

Dalam kasus Novel ini, Poengky mengatakan, dia pernah menanyakan apakah Hp Novel sudah dicek.

"Katanya (pihak kepolisian) tidak diserahkan (oleh Novel). Jadi katanya Novel memang tidak mau menyerahkan Hp itu, karena akan disampaikan kalau ada TGPF," ucap Poengky.

Kompas TV Sejumlah pihak mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com