Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Bantah Tuduhan Diintervensi Demokrat dan PKB

Kompas.com - 03/11/2017, 14:46 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan, kedatangan Lukman Edy dan Fandi Utomo ke KPU pada hari terakhir pendaftaran partai politik (parpol) peserta pemilu, 17 Oktober 2017, dalam rangka menjalankan tugas pengawasan Komisi II DPR.

Keduanya datang bersama A Riza Patria dari Fraksi Partai Gerindra.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, dalam pertemuan sebelum pengumuman terakhir, tidak ada pembicaraan tentang kepentingan masing-masing parpol, khususnya yang berhubungan dengan Demokrat dan PKB.

"Enggak ada. Makanya ketika selesai, kami tutup jam 24.00, mereka bertiga (Lukman, Fandi, Riza) hadir di situ memberikan komentar sebagai anggota Komisi II. Juru bicaranya kan Pak Riza malam itu," kata Pramono saat ditemui wartawan di KPU Pusat, Jakarta, Jumat (3/11/2017).

Pernyataan ini disampaikan Pramono menanggapi tuduhan Partai Idaman bahwa ada intervensi dari Demokrat dan PKB dalam pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2019.

Baca: Partai Idaman Curiga Demokrat dan PKB Intervensi KPU saat Pendaftaran Parpol

Dugaan Partai Idaman didasarkan pada kedatangan Lukman Edy dan Fandi Utomo pada hari terakhir pendaftaran.

Pramono mengatakan, sebelum Lukman, Fandi, dan Riza, Ketua Komisi II Zainuddin Amali juga sempat mendatangi KPU untuk menjalankan tugas pengawasan.

"Kami ngobrol-ngobrol, menjelaskan Sipol ini bagaimana prosesnya. Ini kan merupakan bagian dari mengkomunikasikan kebijakan yang diambil KPU ke teman-teman Komisi II, yang awalnya sempat ada perbedaan pendapat. Tetapi dengan penjelasan-penjelasan yang terus-menerus itu, lama-lama mereka mengerti juga," jelas Pramono.

Ia menegaskan, KPU akan memperlakukan pihak-pihak yang datang ke KPU sesuai dengan kepentingannya.

Ketika datang sebagai mitra yang sedang bertugas menjalankan pengawasan, maka KPU akan memperlakukannya sebagai tamu.

"Kalau pas proses pendaftaran, ya kami terima sebagai pendaftar," kata dia.

Baca juga : Partai Idaman Sebut Demokrat dan Lima Partai Lain Memanipulasi Data Sipol

Sebelumnya, Partai Idaman mencurigai ada intervensi yang dilakukan Partai Demokrat dan PKB pada saat pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2019, di KPU.

Hal itu disampaikan kuasa hukum Partai Idaman Heriyanto dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, pada Kamis (2/11/2017).

Kecurigaan Partai Idaman tersebut didasarkan atas kehadiran Ketua DPP PKB Lukman Edi dan politisi Partai Demokrat Fandi Utomo saat detik-detik terakhir pendaftaran pada 17 Oktober 2017. /

Menurut Heriyanto, kedatangan keduanya sebelum pengumuman PKB dan Demokrat, menimbulkan pertanyaan besar.

Heriyanto menduga ada pertemuan dan pembicaraan dengan KPU sebelum pengumuman akhir pada hari terakhir pendaftaran itu.

"Tentu saja bisa mengelak dengan mengatakan hal tersebut sebagai bagian tugas pokok, dan fungsi Komisi II mengawasi mitra, dan KPU menghargai Komisi II. Namun dalam kondisi PKB dan Demokrat sedang diperiksa dokumennya, seharusnya KPU menghindari menerima anggota fraksi dan parpol yang sedang diperiksa dan terkait apa yang diputuskan," kata Heriyanto.

"Dan anehnya, paska pertemuan tersebut tidak ada lagi partai politik yang dinyatakan lolos pendaftaran," kata dia.

Kompas TV Partai Idaman yang dipimpin oleh Rhoma Irama melapor ke Badan Pengawas Pemilu setelah dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh KPU.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com