Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Populi Center: 62 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi-JK

Kompas.com - 02/11/2017, 13:45 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 62 persen responden merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Hal tersebut merupakan hasil survei lembaga Populi Center terkait tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK.

Direktur Populi Center Usep S Ahyar menjelaskan, berdasarkan hasil survei, 6,8 persen responden merasa sangat puas dan 55,2 persen merasa puas atas kinerja Jokowi-JK.

"Sebanyak 62 persen masyarakat puas dengan kinerja Jokowi-JK selama tiga tahun masa kepemimpinan," kata Usep di kantor Populi Center, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (2/11/2017).

(baca: Survei Populi Center: Elektabilitas Jokowi 49,4 Persen, Prabowo 21,7 Persen)

Sementara masyarakat yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi-JK 35,1 persen.

Rinciannya, 30,3 responden merasa kurang puas dan 4,8 persen responden merasa tidak puas.

Berdasarkan wilayah, 62,3 persen responden di Pulau Jawa merasa puas dengan kinerja Jokowi-JK.

Sementara di luar Pulau Jawa, 61,7 persen menyatakan puas.

(Baca juga: Survei Kompas: Mayoritas Responden Ingin Jokowi Kembali Jadi Presiden)

Menurut Usep, kepuasan masyarakat di Jawa dan di luar Jawa hampir berimbang karena kebijakan pembangunan Jokowi-JK yang "Indonesia Sentris".

Artinya, pembangunan bukan hanya terpusat di Pulau Jawa, melainkan di seluruh Indonesia.

"Ini menunjukkan pembangunan Indonesia Sentris terasa di masyarakat karena perbandingan angka yang merasa puas dan tinggal di Pulau Jawa berimbang dengan di luar Pulau Jawa. Kepuasan masyarakat menjadi indikator bahwa pembangunan sudah terasa di tengah masyarakat Indonesia," ujar Usep.

Usep menambahkan, berdasarkan hasil survei, mayoritas responsen setuju dengan kebijakan sejumlah pembangunan yang dilakukan Jokowi-JK.

Sebanyak 77,5 persen responden setuju dengan pembangunan tol lintas Sumatera. Kemudian 73,6 persen responden setuju pembangunan rel kereta di Sulawesi.

Sebanyak 75,8 persen responden setuju dengan pembangunan Trans-Papua.

"Tiga kebijakan ini adalah kebijakan yang notabene berada di luar Pulau Jawa," ujar Usep.

Survei Populi Center ini dilakukan pada 19 Oktober-26 Oktober 2017 dengan jumlah responden 1.200 orang.

Survei menggunakan metode survei multistage random sampling dengan margin of error 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com