Survei Populi Center: 62 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi-JK

Kompas.com - 02/11/2017, 13:45 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat hadir dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017). KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat hadir dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 62 persen responden merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Hal tersebut merupakan hasil survei lembaga Populi Center terkait tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK.

Direktur Populi Center Usep S Ahyar menjelaskan, berdasarkan hasil survei, 6,8 persen responden merasa sangat puas dan 55,2 persen merasa puas atas kinerja Jokowi-JK.

"Sebanyak 62 persen masyarakat puas dengan kinerja Jokowi-JK selama tiga tahun masa kepemimpinan," kata Usep di kantor Populi Center, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (2/11/2017).

(baca: Survei Populi Center: Elektabilitas Jokowi 49,4 Persen, Prabowo 21,7 Persen)

Sementara masyarakat yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi-JK 35,1 persen.

Rinciannya, 30,3 responden merasa kurang puas dan 4,8 persen responden merasa tidak puas.

Berdasarkan wilayah, 62,3 persen responden di Pulau Jawa merasa puas dengan kinerja Jokowi-JK.

Sementara di luar Pulau Jawa, 61,7 persen menyatakan puas.

(Baca juga: Survei Kompas: Mayoritas Responden Ingin Jokowi Kembali Jadi Presiden)

Menurut Usep, kepuasan masyarakat di Jawa dan di luar Jawa hampir berimbang karena kebijakan pembangunan Jokowi-JK yang "Indonesia Sentris".

Artinya, pembangunan bukan hanya terpusat di Pulau Jawa, melainkan di seluruh Indonesia.

"Ini menunjukkan pembangunan Indonesia Sentris terasa di masyarakat karena perbandingan angka yang merasa puas dan tinggal di Pulau Jawa berimbang dengan di luar Pulau Jawa. Kepuasan masyarakat menjadi indikator bahwa pembangunan sudah terasa di tengah masyarakat Indonesia," ujar Usep.

Usep menambahkan, berdasarkan hasil survei, mayoritas responsen setuju dengan kebijakan sejumlah pembangunan yang dilakukan Jokowi-JK.

Sebanyak 77,5 persen responden setuju dengan pembangunan tol lintas Sumatera. Kemudian 73,6 persen responden setuju pembangunan rel kereta di Sulawesi.

Sebanyak 75,8 persen responden setuju dengan pembangunan Trans-Papua.

"Tiga kebijakan ini adalah kebijakan yang notabene berada di luar Pulau Jawa," ujar Usep.

Survei Populi Center ini dilakukan pada 19 Oktober-26 Oktober 2017 dengan jumlah responden 1.200 orang.

Survei menggunakan metode survei multistage random sampling dengan margin of error 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Berupaya Mandiri Sediakan Vaksin Covid-19

Indonesia Berupaya Mandiri Sediakan Vaksin Covid-19

Nasional
Pernah Dimintai Rp 900 Miliar oleh Parpol Saat Berniat Nyapres, Rizal Ramli Gugat UU Pemilu

Pernah Dimintai Rp 900 Miliar oleh Parpol Saat Berniat Nyapres, Rizal Ramli Gugat UU Pemilu

Nasional
Pandemi Covid-19 Masih Terkendali Jadi Alasan DPR dan Pemerintah Tetap Gelar Pilkada

Pandemi Covid-19 Masih Terkendali Jadi Alasan DPR dan Pemerintah Tetap Gelar Pilkada

Nasional
Kasus Covid-19 Sentuh Rekor Tertinggi, Masyarakat Diingatkan Disiplin 3M

Kasus Covid-19 Sentuh Rekor Tertinggi, Masyarakat Diingatkan Disiplin 3M

Nasional
Pasien OTG Diminta Tak Gunakan Transportasi Umum jika Ingin Isolasi di Wisma Atlet

Pasien OTG Diminta Tak Gunakan Transportasi Umum jika Ingin Isolasi di Wisma Atlet

Nasional
Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, KPU Diminta Revisi PKPU Pilkada

Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, KPU Diminta Revisi PKPU Pilkada

Nasional
Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Nasional
OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

Nasional
Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Nasional
Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Nasional
Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Nasional
Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Nasional
Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Nasional
Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Nasional
Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X