Survei "Kompas": Mayoritas Responden Ingin Jokowi Kembali Jadi Presiden

Kompas.com - 21/10/2017, 07:51 WIB
Kompas TV Evaluasi Kinerja 3 Tahun Jokowi-JK (Bag 2)
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tahun ketiga memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo mendulang angka kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi. Namanya juga masih populer dengan elektabilitas yang cukup untuk terpilih lagi menjadi presiden periode 2019-2024.

Berdasarkan survei Penelitan dan Pengembangan Kompas, sebagian besar responden menganggap Jokowi layak memimpin Indonesia selama dua periode.

Tim peneliti litbang mengajukan pertanyaan "Sudah berhasil atau belumkan Jokowi dalam menjalankan kerja kepresidenan selama tiga tahun ini?". Sebanyak 70 responden menjawab Jokowi berhasil menjalankan pekerjaannya selama tiga tahun terakhir.

Angka tersebut meningkat empat persen dibandingkan survei Litbang Kompas periode sebelumnya.

Baca juga: Baca juga : Survei Kompas: Elektabilitas Jokowi Meningkat, Prabowo Menurun

Sementara itu, 18 persen responden menjawab Jokowi belum berhasil menjaalankan pekerjaannya. Penilaian negatif tersebut menurun empat persen daripada hasil survei Litbang Kompas sebelumnya.

Selebihnya, sebanyak 9 persen responden menjawab tidak tahu dan 3 persen responden tidak menjawab.

Pertanyaan berikutnya yang diajukan yakni "Menurut Anda, layak atau tidakkah Jokowi menjabat presiden dua periode?". Sebagian besar responden, tepatnya 66 persen menjawab "Ya".

Dibanding hasil survei Litbang Kompas sebelumnya, angka tersebut meningkat 9 persen. Sementara responden tang menjawab "Tidak (layak)" yakni sebesar 20 persen. Sementara itu, sebanyak 10 persen reaponden menjawab tidak tahu dan 4 persen tidak menjawab.

Hal ini berkaitan dengan kepuasan kinerja pemerintah yang meningkat dari 63,1 persen menjadi 70,8 persen. Sehingga elektabilitas Jokowi untukk dipilih lagi kembali menguat dari 56,4 persen (survei April 2017) menjadi 65,9 persen (Survei Oktober 2017).

Survei Litbang Kompas menggunakan metode pemilihan sampel acak bertahap (multistage random sampling). Populasinya adalah seluruh WNI berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah yang memiliki hak pilih dalam pemilu.

Adapun jumlah sampelnya 1.200 responden yang diambil dari 32 provinsi di Indonesia. Margin of error kurang lebih sebesar 2,83 pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Nasional
Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Nasional
Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Nasional
Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Nasional
Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X